Di Hadapan ASN, Bupati SBS Tegaskan: Mau Panen Harus Tanam

RaebesiNews.com – Dalam sebuah pertemuan resmi bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Malaka, Bupati dr. Stefanus Bria Seran, MPH (SBS) kembali menegaskan filosofi sederhana namun sangat kuat maknanya: “Mau panen harus tanam.” Sebuah pesan yang tidak sekadar ucapan, tetapi menjadi pedoman kerja yang ingin ia tanamkan dalam budaya birokrasi di Malaka.

Filosofi yang Menyentuh Akar Masalah

Menurut SBS, setiap keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik bukanlah hasil dari keajaiban atau kerja instan, tetapi buah dari proses panjang, kerja terukur, dan kedisiplinan tinggi.

“Kalau kita ingin hasil yang baik, maka kita harus bekerja dengan cara yang benar. Mau panen harus tanam. Tidak ada panen bagi mereka yang tidak menanam,” tegas SBS di hadapan para ASN.

Filosofi ini menggambarkan bahwa seluruh program pemerintah harus lahir dari kerja yang sistematis, mulai dari perencanaan yang matang, pelaksanaan yang disiplin, hingga evaluasi yang jujur. ASN, sebagai garda terdepan pelayanan publik, harus menjadi penanam yang baik agar rakyat merasakan panen kesejahteraan.

Kerja Sesuai Aturan, Kerja Berkualitas, Kerja Bermanfaat

SBS juga kembali menekankan tiga prinsip utama yang wajib menjadi pedoman setiap ASN:

1. Kerja Sesuai Aturan
Setiap ASN harus memahami dan mematuhi regulasi. Pelayanan publik tidak boleh berjalan berdasarkan cara-cara lama yang tidak efektif atau melanggar ketentuan.

2. Kerja Berkualitas
Kualitas kerja menentukan kualitas hasil. Oleh karena itu, SBS menegaskan pentingnya kompetensi, ketelitian, dan tanggung jawab.

3. Kerja yang Bermanfaat untuk Rakyat

Tugas utama ASN bukan sekadar menyelesaikan rutinitas, tetapi menghadirkan solusi bagi persoalan masyarakat dan membantu pembiayaan kebutuhan masyarakat sesuai kewenangan pemerintah.

“Kita ada karena rakyat. Setiap hari kita bekerja, pastikan rakyat merasakan manfaatnya,” ujar Bupati SBS.

Birokrasi Harus Menjadi Ladang Produktif

SBS mengibaratkan Pemkab Malaka sebagai sebuah ladang besar. ASN adalah petaninya. Jika ladang tidak diurus dengan baik, maka ia tidak akan menghasilkan apa pun.

Dengan tegas, SBS meminta setiap pimpinan perangkat daerah untuk memastikan bahwa unit kerja mereka bukan menjadi beban, tetapi menjadi mesin produktif bagi daerah. Ia tidak ingin ada ASN yang bekerja setengah hati atau hanya hadir tanpa kontribusi.

Malaka Sedang Berubah, ASN Harus Menyesuaikan

Dalam 10 bulan kepemimpinan SBS HMS, banyak perubahan struktural dilakukan, terutama dalam tata kelola anggaran, efisiensi program, hingga penataan ulang sistem administrasi.

Upaya seperti penggunaan CMS non-tunai untuk mencegah kebocoran anggaran, pemeriksaan saluran irigasi untuk mendukung petani, hingga penanganan bencana secara cepat menunjukkan bahwa era baru birokrasi Malaka sedang dibangun.

SBS menegaskan bahwa semua pencapaian ini hanya mungkin terwujud bila ASN bergerak bersama, dengan ritme kerja yang sama dan prinsip kerja yang kuat.

Ajakan SBS: Tanamlah Hari Ini, Agar Malaka Menuai Esok

Menutup arahannya, Bupati SBS kembali mengingatkan bahwa masa depan Malaka bergantung pada kerja hari ini. Tidak ada pembangunan yang berhasil tanpa fondasi kerja keras dan kejujuran.

“Tanamlah dari sekarang. Lakukan tugasmu dengan benar. Kerja yang bermanfaat. Kalau kita menanam dengan baik, Malaka pasti akan panen kesejahteraan,” pungkas SBS.

Dengan filosofi ini, SBS mengajak seluruh ASN untuk tidak hanya bekerja, tetapi berkarya; tidak hanya hadir, tetapi memberi manfaat; tidak hanya menunggu hasil, tetapi menanam benih perubahan. Karena Malaka yang maju bukan mimpi, melainkan hasil kerja nyata yang dimulai hari ini.***

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.