RaebesiNews.com – Program Swasembada pangan milik pemerintahan SNKT dinilai gagal atau kurang maksimal diimplementasikan untuk para petani di Kabupaten Malaka.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh bakal calon wakil bupati Kabupaten Malaka pasangan Stefanus Bria Seran, Henri Melki Simu.
Henri Melki Simu menilai, ada beberapa faktor yang menyebabkan program Swasembada pangan tersebut gagal.
Adapun beberapa faktor itu adalah perencanaan, anggaran dan pendampingan.
Menurut politisi senior partai Golkar Malaka ini, pemerintahan Kabupaten Malaka tidak serius merencanakan program Swasembada pangan itu dengan baik.
“Perencanaan itu asal jadi tanpa kajian yang mendalam dan Komprehensif. Buktinya masyarakat tidak menikmati hasil dari program Swasembada tersebut. Masih banyak masyarakat yang kelaparan, padahal Malaka tanah subur,” ungkap Henri Melki Simu.
Faktor penyebab lain menurut ketua komisi lll DPRD Kabupaten Malaka adalah anggaran.
Henri Melki Simu sangat miris dengan minimnya anggaran yang ada di Dinas Pertanian Malaka.
“Bagaimana mau swasembada pangan kalau tidak mau titip anggaran di Dinas Pertanian. Ini mimpi di siang bolong,” keluh Henri Melki Simu.
Soal anggaran inilah yang menjadi alasan Dinas Pertanian Malaka kewalahan merawat alsintan yang ada. Alhasil, di era kepemimpinan SNKT, minim sekali lahan yang diolah gratis oleh Dinas Pertanian Malaka.
Henri Melki Simu yang juga Ketua Komisi lll DPRD Malaka itu mengatakan dirinya merasa heran dengan kebijakan anggaran SNKT dalam hal mengimplementasikan program Swasembada Pangan.
Pasalnya pada tahun 2024 pacul tanah rakyat hanya dialokasikan per desa 1,6 hektar pacul tanah gratis.
“Ini bukti nyata SNKT tidak paham dan tidak serius mengurus program swasembada pangan bagi rakyat. Ini aneh karena maunya swasembada pangan berhasil tetapi tidak ditunjang dengan anggaran yang memadai. Itu sama saja dengan tidak ada kebun tetapi rakyat harus panen untuk sukseskan program swasembada pangan,” ujarnya.
Di sisi lain, pendampingan program swasembada pangan juga tidak maksimal dilakukan.
Kata Henri Melki Simu, janji kampanye tiap desa 1 PPL untuk anak asli desa tersebut tidak dijalankan.
Menurut Henri Melki Simu, suksesnya pertanian itu tidak lepas dari proses pendampingan dari PPL yang memadai.
“Janji kampanye SNKT itu tiap desa 1 PPL. Misalnya yang alamat KTP-nya Wehali kalau dia sarjana pertanian ya jadi PPL di Wehali. Ini janji kampanye yang tidak direalisasikan. Hal ini biar proses kerjanya sebagai PPL total untuk pertanian. Kalau KTP Wehali dan kerjanya di Tafuli, mending tidak usah,” ungkap Henri Melki Simu.
Lanjut Henri Melki Simu, beberapa faktor di atas jadi penyebab utama gagalnya program swasembada pangan milik SNKT.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.





