RAEBESINEWS.COM – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib memprioritaskan anggaran untuk enam pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Penegasan ini sejalan dengan komitmen Bupati Malaka dr. Stefanus Bria Seran (SBS) dan Wakil Bupati Henri Melki Simu (HMS), yang telah menempatkan pelayanan dasar sebagai inti kebijakan pembangunan.
Baca Juga: RSUPP Betun Rekrut Dokter Spesialis: Komitmen SBS HMS Benahi Layanan Kesehatan di Malaka
Adapun enam bidang yang dimaksud meliputi:
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
6. Sosial
Dalam keterangannya, Tito menekankan pentingnya pengawalan proses anggaran sejak dari Musrenbang hingga APBD.
Baca Juga: Bupati Malaka Lakukan Sidak ke Dinas PUPR: Dorong Sinergi dan Komunikasi Efektif
“Kalau seandainya sudah enggak masuk dalam program, bagaimana uangnya ada. Kalau uangnya enggak ada, enggak akan bisa dilaksanakan,” ujarnya, Jumat (23/5).
Khusus di Malaka, kepemimpinan SBS-HMS telah membuktikan keberpihakannya terhadap pelayanan dasar.
Salah satu terobosan di bidang kesehatan adalah pelayanan dan pengobatan gratis cukup dengan e-KTP, sebuah kebijakan yang menjadikan hak dasar kesehatan benar-benar inklusif dan mudah diakses seluruh warga.
“Program ini bukan sekadar janji, tapi kenyataan yang bisa dirasakan rakyat,” kata seorang warga di Kecamatan Weliman yang sudah merasakan manfaat layanan tersebut.
Tito juga mengingatkan bahwa gubernur sebagai wakil pemerintah pusat harus memastikan enam SPM itu dijalankan dengan baik di tingkat kabupaten/kota.
Kemendagri sendiri telah menyiapkan sistem pengawasan berjenjang yang memungkinkan pemberian penghargaan bagi daerah berprestasi dan sanksi bagi yang abai.
Baca Juga: BBWS NT II Ambil Alih Penanganan Irigasi Rusak di Malaka: Harapan Baru bagi Petani
“Dan saya akan tembuskan teguran tertulis kepada Ketua DPRD dan seluruh fraksi partai-partai yang ada di DPRD itu,” tegas Tito.
Lebih lanjut, ia mendorong Pemda agar tidak takut berinovasi.
“Ini bukan hanya soal kontrol, tapi bagaimana mendorong persaingan positif antar daerah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warganya.”
Bagi Malaka, ini bukan sekadar dorongan, melainkan penguatan arah yang sudah dijalani. SBS-HMS telah menjadikan pelayanan dasar sebagai pondasi, dari pendidikan gratis dan layanan kesehatan universal berbasis e-KTP, hingga pembangunan infrastruktur merata serta penguatan sistem ketenteraman desa.
Dengan komitmen ini, Malaka berada di jalur yang tepat sebagai model daerah yang menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas nyata.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
