RAEBESINEWS.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 14.403 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah memasuki tahap operasional hingga 6 November 2025.
Dari jumlah tersebut, 12.843 SPPG sudah beroperasi penuh, sementara 1.560 lainnya masih dalam tahap persiapan operasional.
Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengatakan, capaian tersebut menunjukkan kemajuan signifikan dalam penyiapan infrastruktur Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu prioritas nasional pemerintahan saat ini.
Baca Juga: Terungkap! 10 Jurusan Kuliah yang Bikin Lulusannya Cepat Kerja dan Gaji Tertinggi
“Proses verifikasi dan kesiapan fasilitas di lapangan menjadi kunci utama untuk memperluas jangkauan layanan gizi ke seluruh wilayah Indonesia,” ujar Sony di Jakarta, Kamis (6/11).
Verifikasi Berlapis dan Transparan
Sony menjelaskan, proses verifikasi SPPG dilakukan secara berlapis dan transparan.
Baca Juga: Presiden Prabowo Prihatin, Polisi Ungkap Awal Dugaan di Balik Ledakan SMA 72
Lebih dari 13 ribu calon mitra telah melewati tahap validasi, sementara sisanya masih dalam proses penentuan kelayakan sesuai standar pelayanan gizi nasional.
Tahapan verifikasi dimulai dari pengajuan lokasi oleh verifikator, persiapan oleh calon mitra, verifikasi kesiapan fasilitas, hingga survei lapangan dan penetapan resmi SPPG.
Menurut Sony, setiap tahap memiliki rentang waktu berbeda mulai dari 2 jam hingga 45 hari, tergantung kompleksitas lokasi dan kesiapan sarana prasarana.
Baca Juga: Gus Ipul Bocorkan 49 Nama Calon Pahlawan Nasional Diserahkan ke Prabowo, Siapa Saja Mereka?
“Kami ingin memastikan setiap SPPG memiliki standar fasilitas, sumber daya, dan tata kelola yang seragam. Karena itu, seluruh tahapan dijalankan berlapis agar tidak ada kompromi terhadap kualitas,” tegasnya.
13 Ribu Lokasi dalam Pembangunan dan Renovasi
Berdasarkan data BGN, 13.453 calon mitra kini tengah dalam tahap pembangunan atau renovasi fasilitas SPPG, sementara 344 lokasi lainnya sedang menjalani survei lapangan untuk memastikan kesiapan bangunan dan sarana pendukung.
Baca Juga: Presiden Prabowo Perintahkan Eksekusi Cepat Proyek Hilirisasi untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi
Sony menekankan bahwa verifikasi berlapis tidak hanya bertujuan administratif, tetapi juga memastikan pemerataan akses gizi serta efektivitas implementasi program di berbagai daerah.
“Kami tidak ingin ada wilayah yang kelebihan fasilitas sementara daerah lain belum terlayani. Prinsip kami adalah pemerataan, agar anak-anak di seluruh Indonesia memperoleh layanan gizi berkualitas secara adil,” pungkasnya.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.





