RaebesiNews.com – Krisis literasi kembali menjadi sorotan penting di Kabupaten Malaka. Dalam Rapat Koordinasi Lintas Keagamaan yang digelar di Aula Kantor Bupati Malaka pada Kamis (27/11/2025), para tokoh agama menyampaikan usulan mendesak agar Pemerintah Kabupaten Malaka memberi perhatian serius terhadap mutu pendidikan dasar.
Salah seorang pastor dalam sesi diskusi menyampaikan keprihatinannya terhadap kemampuan membaca siswa sekolah dasar yang dinilai masih sangat rendah. Ia menjelaskan bahwa banyak siswa yang telah menamatkan SD, namun masih belum bisa membaca dengan lancar saat memasuki jenjang SMP. Menurutnya, persoalan ini sudah berlangsung lama dan harus segera mendapat penanganan serius dari pemerintah daerah.
“Ini bukan kasus baru. Ini soal masa depan anak-anak kita,” demikian inti keprihatinan pastor tersebut. Ia menegaskan bahwa pendidikan dasar merupakan pondasi awal yang menentukan keberhasilan anak dalam menempuh pendidikan di jenjang selanjutnya, sehingga persoalan literasi menjadi sangat krusial.
Respons Cepat dan Tegas dari Bupati SBS
Menanggapi usulan itu, Bupati Malaka dr. Stefanus Bria Seran, MPH (SBS), langsung memberikan respons cepat dan tegas. Ia berjanji akan memanggil seluruh kepala sekolah SD di Kabupaten Malaka untuk membahas secara khusus dan menindaklanjuti keluhan para tokoh agama tersebut.
“Saya akan kumpulkan semua kepala sekolah untuk memberikan arahan dan memastikan masalah ini ditangani serius,” tegas SBS.
Menurut SBS, kemampuan membaca adalah hak dasar setiap anak. Karena itu, sistem pendidikan dasar harus diawasi dan dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari metode belajar, kualitas tenaga pengajar, hingga supervisi kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya.
SBS Ajak Tokoh Agama Terlibat dalam Pengawasan Pendidikan
Tidak hanya menyiapkan langkah teknis, Bupati SBS juga mengajak para tokoh agama untuk bekerja sama dalam memperhatikan dunia pendidikan di Malaka. Menurutnya, pemimpin agama memiliki kedekatan kuat dengan masyarakat sehingga dapat membantu membangun kesadaran orang tua dan lingkungan untuk mendukung proses belajar anak.
“Saya harap para tokoh agama juga ikut bekerja sama memperhatikan masalah pendidikan ini. Kita harus bergerak bersama,” kata SBS.
Ajakan ini menguatkan pandangan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dasar bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
Rencana Langkah Tindak Lanjut
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Malaka berencana menyiapkan sejumlah langkah tindak lanjut, antara lain:
1. Peningkatan kompetensi guru, termasuk metode pengajaran membaca yang lebih efektif.
2. Program pendampingan membaca bagi siswa yang masih tertinggal.
3. Penguatan supervisi dan evaluasi di setiap sekolah dasar.
4. Optimalisasi peran kepala sekolah sebagai pemimpin peningkatan mutu pendidikan.
SBS menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan Malaka. Tanpa kemampuan dasar membaca yang baik, sulit bagi generasi muda untuk bersaing dan berkembang.
Harapan Baru bagi Pendidikan Dasar di Malaka
Rakor lintas keagamaan ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga momentum penting untuk menyatukan perhatian terhadap masa depan dunia pendidikan. Suara tokoh agama mewakili suara rakyat, dan komitmen pemerintah menjadi awal perubahan.
Jika seluruh elemen bergerak bersama, pemerintah, sekolah, guru, tokoh agama, dan orang tua, maka Malaka punya peluang besar untuk keluar dari krisis literasi dan membangun generasi masa depan yang lebih cerdas dan berdaya saing.
Karena masa depan Malaka dimulai dari bangku SD dari seorang anak yang mampu membaca, memahami, dan bermimpi.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
