Bupati dan Wakil Bupati Malaka saat mengikuti retreat kepala daerah di Akmil Magelang. (Foto: Eri)
RaebesiNews.com – Bupati dan Wakil Bupati Malaka SBS HMS baru saja dilantik 20 Februari 2025 lalu di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto.
Setelah dilantik, Kepala Daerah seluruh Indonesia langsung menuju Akmil Magelang guna mengikuti retreat selama seminggu.
Setelah beberapa hari mengikuti giat retreat, para wakil kepala daerah seluruh Indonesia ikut bergabung pada hari terakhir pembekalan.
Dan pada tanggal 28 Februari 2025, seluruh rangkaian kegiatan retreat di Akmil Magelang berakhir.
Usai melaksanakan giat tersebut, Kepala daerah Kabupaten Malaka, Stefanus Bria Seran (SBS) menyampaikan bahwa dirinya bersama HMS sebagai wakilnya siap bekerja untuk rakyat.
SBS HMS siap mewujudkan segala janji kampanye berdasarkan visi – misi yang disiapkan.
Demi mewujudkan visi – misi tersebut, SBS HMS tentu membutuhkan “kabinet kerja” yang juga siap bekerja untuk rakyat Malaka.
Berikut 5 kriteria pejabat yang akan dipakai dalam masa kepemimpinan Stefanus Bria Seran dan Henri Melki Simu (SBS HMS) selama masa jabatan 5 tahun ke depan.
1. Pejabat yang loyal pada tupoksinya.
2. Pejabat yang disiplin.
3. Pejabat yang rajin.
4. Pejabat yang jujur.
5. Pejabat yang pintar.
Bupati Malaka menegaskan, jika pejabat tidak memiliki beberapa kriteria di atas dalam dirinya maka dia tidak akan dipakai.
“Jika pejabat tidak memiliki itu, maka tidak akan dipakai,” tegas SBS.
Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Malaka, Frans Seran mengatakan bahwa kriteria yang dipasang SBS HMS itu sangat bagus.
“Tapi banyak pejabat yang tidak jujur. Sulit sekali cari pejabat yang jujur,” ungkapnya. ***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
