RaebesiNews.com – Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 menjadi ruang penting bagi Pemerintah Kabupaten Malaka untuk menunjukkan komitmen nyata dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.
Dipimpin oleh Bupati dr. Stefanus Bria Seran, MPH (SBS) dan Wakil Bupati Henri Melki Simu (HMS), Malaka menegaskan bahwa gerakan antikorupsi bukan sekadar seremoni, tetapi langkah konkret yang telah dijalankan sejak awal masa kepemimpinan mereka.
Dengan mengangkat tema nasional “Satukan Aksi Basmi Korupsi”, Pemerintah Kabupaten Malaka menampilkan wajah perubahan dan reformasi birokrasi yang nyata.
Reformasi Besar: Semua Bendahara Diganti dan Sistem Keuangan Non-Tunai Diterapkan
Salah satu terobosan paling berani yang dilakukan SBS HMS untuk mencegah korupsi adalah mengganti seluruh bendahara peninggalan pemerintahan sebelumnya dan sekaligus menerapkan transaksi keuangan berbasis CMS (Cash Management System) atau sistem pembayaran non-tunai.
Langkah ini bukan tanpa alasan. Selama ini, penggunaan uang tunai di ruang-ruang birokrasi menjadi pintu rawan bagi praktik penyimpangan, pungutan liar, hingga utang-utang pemerintah ke pihak ketiga yang kerap tidak terkontrol.
Dengan CMS, setiap transaksi kini tercatat, terpantau, dan hanya bisa dilakukan melalui mekanisme perbankan. Tidak ada lagi uang yang berpindah tangan tanpa jejak digital.
SBS menegaskan bahwa kebijakan ini dilakukan demi membersihkan tata kelola keuangan daerah.
“Kalau sistemnya bersih, maka praktik korupsi akan sulit terjadi,” demikian prinsip yang ia pegang sejak awal memimpin.
Menghapus Momok Lama: Tidak Ada Lagi Utang di Rentenir
Salah satu persoalan besar pemerintahan sebelumnya adalah utang bendahara ke para rentenir, yang kemudian menjadi beban menakutkan dan menghambat kerja keuangan daerah.
Praktik ini selama bertahun-tahun menjadi rahasia umum: ketika kas daerah tersendat atau pengelolaan buruk, bendahara terpaksa meminjam uang ke pihak ketiga atau rentenir demi menutupi pembayaran rutin. Jatuh tempo datang, bunga menumpuk, dan akhirnya daerah terjebak dalam lingkaran kelam keuangan yang merugikan rakyat.
SBS HMS memutus rantai itu.
Dengan mengganti bendahara dan menerapkan sistem CMS, utangnya tidak mungkin terjadi lagi, karena:
Tidak ada transaksi tunai.
Semua pembayaran lewat bank dan disetujui berlapis.
Dana tidak bisa keluar tanpa dokumen elektronik yang sah.
Bendahara tidak memegang uang rupiah dalam jumlah besar.
Kebijakan ini disambut dengan lega oleh banyak ASN, karena menutup celah korupsi sekaligus melindungi aparat dari tekanan pihak luar.
Integritas Sebagai Fondasi Pemerintahan Malaka Baru
Kedua pemimpin ini, SBS dan HMS, telah lama dikenal dengan komitmen kuat terhadap pemerintahan bersih. Tidak hanya rajin turun ke lapangan, tetapi juga membenahi sistem internal yang menjadi sumber utama keberhasilan pembangunan.
HMS, yang dikenal tegas dalam urusan disiplin aparatur, selalu menekankan bahwa integritas harus menjadi napas birokrasi Malaka.
“Kalau uang rakyat dikelola dengan bersih, pembangunan pasti lancar,” ujarnya dalam berbagai kesempatan.
Penerapan sistem non-tunai ini membuat pengawasan lebih mudah, audit menjadi transparan, dan setiap rupiah anggaran dapat kembali kepada masyarakat melalui program-program prioritas.
HAKORDIA 2025: Momentum Malaka Menegaskan Diri sebagai Daerah Anti-Korupsi
Melalui poster resmi HAKORDIA 2025, SBS HMS menunjukkan kepada publik bahwa Malaka bergerak maju. Tema besar “Satukan Aksi Basmi Korupsi” bukan hanya ajakan, melainkan realisasi dari kebijakan konkret yang sudah berjalan.
Pemerintah Kabupaten Malaka ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terlihat dari bangunan fisik, tetapi juga dari mentalitas birokrasi yang bersih dan profesional.
Dengan sistem keuangan digital, reformasi bendahara, serta penegakan disiplin aparatur, Malaka kini berada di jalur yang benar menuju pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik koruptif.
Malaka Maju, Rakyat Terlindungi, Korupsi Dipersempit Hingga Titik Nol
Di bawah kepemimpinan SBS HMS, Malaka tidak sekadar membangun jalan, jembatan, atau fasilitas umum. Mereka membangun fondasi moral pemerintahan: integritas.
Sebuah kabupaten hanya bisa maju apabila uang rakyat dikelola dengan benar. Dan Malaka telah menunjukkan itu.
HAKORDIA 2025 menjadi bukti bahwa Malaka tidak hanya memperingati, tetapi benar-benar mempraktikkan semangat antikorupsi.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
