Hanya SBS Sang Revolusioner yang Bikin Kebun Untuk Rakyat Malaka

RaebesiNews.com – Terhitung sejak tahun 2016, program Revolusi Pertanian Malaka (RPM) berjalan di Kabupaten Malaka. Revolusi Pertanian Malaka itu adalah program primadona dari Bupati Stefanus Bria Seran. Salah satu bagian dari program tersebut adalah pengolahan lahan kebun gratis menggunakan teknologi yang semakin canggih yakni traktor balik tanah.

Data yang berhasil diperoleh RaebesiNews.com, Pemkab Malaka telah mengolah secara gratis lahan pertanian milik rakyat Malaka seluas 9.460,6 hektare. Hal itu tercatat selama 4 tahun kepemimpinan Bupati Stefanus Bria Seran.

Adapun data tersebut dilansir dari buku “2 Tahun SBS Memimpin Malaka” dan buku “3 Tahun SBS Memimpin Malaka”, karya Dr. Johanes Bernando Seran, SH, M.Hum, dkk.

Pada tahun pertama Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH memimpin Malaka atau tahun pertama berjalannya Program RPM, luas olah lahan hanya 634,34 hektare.

Hal tersebut disebabkan oleh masih terbatasnya sarana, dalam hal ini traktor roda 4. Pada tahun 2016, Pemda Malaka hanya memilki 15 unit Traktor Roda 4.

Selain itu, pada tahun pertama tersebut, realisasi program ini terkendala anggaran karena Pemerintahan SBS bersama mendiang Wakil Bupati, Drs. Daniel Asa (DA) hanya menjalankan APBD yang sudah ditetapkan tahun sebelumnya atau sebelum keduanya memimpin Malaka atau sebelum RPM ada.

Kebun jagung hasil program Revolusi Pertanian Malaka zaman Bupati Stefanus Bria Seran (dok.istimewa)

Namun, luas olah lahan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun ke dua kepemimpinan SBS atau tahun Ke dua orogram RPM ada di Malaka.

Pada tahun 2017 itu, jumlah fasilitas penunjang utama, dalam hal ini traktor roda empat sudah bertambah 38 unit, sehingga total menjadi 53 unit. Luas lahan yang berhasil diolah pada tahun 2017 itu pun meningkat menjadi 2.407 hektare.

Berkaca pada capain luas lahan yang berhasil diolah pada Tahun 2017 tersebut, maka pada tahun 2018 Pemda memasang target luas olahan menjadi 2.500 hektare.

Namun ternyata, pada tahun ke tiga berjalannya program RPM ini realisasinya melebihi target tersebut. Luas lahan yang berhasil diolah pada tahun 2018 itu mencapai 3.086,26 hektare, atau surplus 586,26 hektare dari target.

Salah satu sebabnya adalah bertambahnya 4 unit traktor roda empat, sehingga total traktor yang dimiliki Pemda Malaka untuk mendukung program ini menjadi 57 unit.

Pada tahun 2019 atau tahun ke empat program RPM besutan Bupati SBS ini berjalan di Rai Malaka, dengan bertambahnya 3 unit traktor. Sehingga total traktor roda empat yang dimiliki sebanyak 60 unit. Pemda Malaka kembali memasang target 2.500 hektare olah lahan gratis tersebut.

Namun, lagi – lagi target ini terlampaui alias surplus. Luas lahan yang berhasil diolah pada tahun ke empat ini ternyata mencapai 3.3333 hektar atau surplus 833 hektare.

Dengan demikian, maka total luas lahan yang sudah berhasil diolah secara gratis oleh Pemda Kabupaten Malaka melalui Program RPM selama empat tahun sebesar 9.460,6 hektare.

Sementara, pada tahun 2020, tahun ke lima SBS memimpin Malaka atau tahun ke lima program RPM berjalan, Pemda Malaka kembali menargetkan 2.500 hektare lahan milik yang bakal diolah secara gratis.

Pengerjaannya telah dimulai sejak Rabu (12/08/2020). Pada hari pertama tersebut, tercatat lebih dari 2 hektare lahan berhasil diolah di Desa Rabasa, Kecamatan Malaka Barat.

Melihat capaian pada hari pertama tersebut, lahir rasa optimis jika target 2.500 hektare tersebut bisa tercapai, bahkan kembali terlampaui.

Bupati Malaka Stefanus Bria Seran sebagai pencetus Program RPM, mengaku program itu tidak dipungut biaya alias gratis.

“Rakyat yang punya tanah tetapi karena ketidakmampuan untuk olah lahan mereka maka Pemda membantu mengolahnya secara cuma-cuma, biaya ditanggung oleh Pemda Malaka. Hasilnya 100% untuk rakyat pemilik lahan karena mereka yang tanam dan mereka yang rawat atau pelihara,” kata Stefanus Bria Seran.

Program Swasembada Pangan Milik Bupati Simon Nahak Dinilai Gagal

Balik tanah gratis dari program Revolusi Pertanian Malaka ini berakhir di masa kepemimpinan Bupati Simon Nahak.

Di masa Bupati Simon Nahak (2021 – sekarang), doktor hukum ini mencanangkan program Swasembada pangan sebagai unggulan.

Namun program ini dinilai gagal oleh beberapa pihak, termasuk anggota DPRD Kabupaten Malaka.

Program Swasembada pangan milik Simon Nahak dan Kim Taolin hingga kini memantik banyak kritikan, salah satunya datang dari politisi senior Partai Demokrat Malaka, Emanuel Wempy.

Anggota DPRD tiga periode asal Nurobo ini mengatakan, Kabupaten Malaka tidak mengalami Swasembada pangan seperti yang digaungkan Bupati Simon Nahak dan Wabup Kim Taolin.

“Saya tidak setuju dengan Swasembada pangan di Malaka. Kita sementara impor beras dari Jawa dan Sulawesi setiap tahun. Lalu di mana Swasembada pangan itu?” tukas Wempy saat dihubungi awak media, Sabtu (30/09/2023).

Wempy pun menilai program Swasembada pangan Bupati Simon Nahak dan Wabup Kim Taolin gagal total.

“Gagal (Swasembada pangan), karena kami di Dapil lll gagal panen terus. Petani di sini tanpa pendampingan yang baik,” tandasnya.

Menurut politisi senior Belu dan Malaka ini, rakyat Malaka sedang susah, terutama di Dapil lll Malaka yang meliputi Kecamatan Laenmanen,  Malaka Timur, Io Kufeu dan Botin Leobele.

“Harapan agar pemerintah memperhatikan masyarakat di Dapil lll.  Ini tahun gagal panen, sekarang rakyat sudah mengeluh kelaparan tindakan pemerintah seperti apa?” ujar Wempy.

Diketahui, program Swasembada pangan ala Bupati Simon Nahak dan Wabup Kim Taolin menghasilkan brand Beras Nona Malaka dan Fore Lakateu (Kacang Hijau).

Walau demikian, namun kehadiran Beras Nona Malaka belum menjawab kelangkaan beras.

Sekadar informasi, Swasembada pangan adalah istilah yang barang kali sudah tidak asing lagi.

Swasembada pangan adalah kemampuan sebuah negara dalam mengadakan sendiri kebutuhan pangan bagi masyarakat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Swasembada adalah usaha mencukupi kebutuhan sendiri.

Sedangkan dalam arti luas, Swasembada pangan adalah capaian peningkatan ketersediaan pangan dengan wilayah nasional.

Dalam konteks daerah,  Swasembada pangan adalah capaian pemerintahan daerah dalam meningkatkan ketersediaan pangan secara mandiri di wilayah tersebut.

Kini, Stefanus Bria Seran kembali lagi disebut bakal calon Bupati Malaka pada Pilkada 27 November 2024 mendatang.

Pemilik Revolusi Pertanian Malaka kemungkinan besar akan bersaing menarik simpati masyarakat Malaka dengan petahana, Simon Nahak dan Kim Taolin.

“Selamat datang kembali Bapak SBS (Stefanus Bria Seran), Bupati yang pernah bikin kebun untuk rakyat Malaka selama 5 tahun,” kata Apin Jobul salah satu warga di Kecamatan Malaka Barat. ***

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.