RaebesiNews.com – Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH, menghadiri Seminar Nasional Keadilan Fiskal Indonesia yang digelar di Sofyan Hotel, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026). Forum nasional ini menjadi momentum penting untuk memperkuat perjuangan pemerintah daerah dalam mendorong kebijakan fiskal yang lebih adil dan proporsional bagi seluruh daerah di Indonesia, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur bekerja sama dengan APKASI NTT, Komunitas Jurnalis NTT, dan Bank NTT. Sejumlah kepala daerah serta perwakilan kementerian dan lembaga negara turut hadir dalam forum tersebut.
Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihen, dalam sambutannya menyampaikan bahwa seminar ini merupakan kelanjutan dari perjuangan kolektif para kepala daerah se-NTT yang telah dimulai sejak tahun 2025. Perjuangan tersebut sebelumnya melahirkan memorandum fiskal sebagai landasan penyampaian aspirasi daerah terkait kebutuhan penguatan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Menurutnya, perjuangan tersebut tidak boleh berhenti. Daerah-daerah di NTT masih membutuhkan tambahan kapasitas fiskal agar mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan, memperluas pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., GRCE, dalam arahannya memaparkan berbagai kondisi dan fakta mengenai pengelolaan keuangan daerah, mulai dari pendapatan hingga belanja daerah.
Ia juga menegaskan pentingnya pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap pengelolaan keuangan daerah, mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer ke daerah, serta pembiayaan.
Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga pertanggungjawaban keuangan agar penggunaan anggaran semakin efektif, transparan, dan akuntabel.
Seminar nasional ini juga dihadiri perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Sosial.
Sejumlah kepala daerah dari NTT yang hadir antara lain Bupati Sabu Raijua, Bupati Rote Ndao, Bupati Sumba Timur, Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Bupati Sumba Barat Daya, Bupati Manggarai Timur, Wakil Bupati Ende, serta beberapa wakil kepala daerah lainnya.
Kehadiran Bupati Malaka, SBS, dalam forum tersebut memperlihatkan keterlibatan Pemerintah Kabupaten Malaka dalam agenda bersama memperjuangkan kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan.
Bagi daerah seperti Malaka, penguatan kapasitas fiskal memiliki arti strategis. Ketersediaan anggaran yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Seminar ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga menghasilkan langkah-langkah konkret dan rekomendasi kebijakan yang dapat mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih proporsional terhadap kebutuhan pembangunan daerah.
Sebab, keadilan fiskal pada hakikatnya adalah memberikan kesempatan yang lebih setara kepada setiap daerah untuk berkembang, membangun, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RaebesiNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.












