Sidak di Dinas Pendidikan Malaka, Kadis dan Para Kabid Belum Tiba di Kantor hingga Pukul 09.30 WITA

RaebesiNews.com – Bupati Malaka melalui Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu (HMS), melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malaka, Kamis pagi.

Sidak tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kedisiplinan dan kehadiran aparatur di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kantor tersebut berlokasi di area SMPN Tabene, Desa Umakatahan.

Namun, hingga sekitar pukul 08.30 WITA, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama sejumlah Kepala Bidang (Kabid) belum tiba di kantor.

Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian serius dari Wakil Bupati HMS. Berdasarkan informasi dari salah seorang staf, Kadis dan para Kabid disebut sedang mengikuti kegiatan rekoleksi di Dekenat.

Untuk memastikan informasi tersebut, HMS kemudian memerintahkan Satpol PP melakukan pengecekan langsung ke lokasi yang disebut sebagai tempat kegiatan rekoleksi.

Namun setelah dilakukan pengecekan, Kadis dan para Kabid ternyata tidak ditemukan di lokasi tersebut.

Sekitar satu jam kemudian, barulah mereka muncul di kantor. Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa mereka baru datang dari rumah.

Bupati Malaka melalui Wakil Bupati HMS kemudian menegaskan pentingnya kedisiplinan bagi para pejabat pemerintah. Teguran tersebut terutama berkaitan dengan tanggung jawab pejabat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan para guru.

“Bagaimana mau layani para guru, kalau Kadis dan Kabidnya datang terlambat terus siang hari,” tegas HMS.

Menurut HMS, kedisiplinan pejabat merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan. Pimpinan perangkat daerah harus menjadi contoh bagi seluruh jajaran, terlebih Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kepada guru, tenaga kependidikan, sekolah, dan masyarakat.

Sidak tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa waktu kerja harus dimanfaatkan untuk menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bupati Malaka melalui Wakil Bupati Malaka HMS menekankan bahwa kedisiplinan aparatur merupakan bagian dari tanggung jawab pelayanan publik. Jabatan bukan hanya tentang kewenangan, tetapi juga tentang tanggung jawab untuk hadir, bekerja, dan melayani masyarakat.***

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.