RaebesiNews.com – Dua proyek besar yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Bupati Malaka periode 2021–2024, Simon Nahak, kini menjadi sorotan publik dan aparat penegak hukum. Proyek bantuan rumah untuk korban badai Seroja dan pembangunan RS Pratama Wewiku terindikasi bermasalah dari segi perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Dalam konteks ini, nama Simon Nahak tak bisa dihindarkan dari kewajiban moral dan administratif sebagai pengambil keputusan utama.
Proyek Rumah Seroja: Banyak Belum Selesai, Warga Terlantar
Badai tropis Seroja yang melanda Nusa Tenggara Timur pada April 2021 menyebabkan kerusakan besar, termasuk di Kabupaten Malaka. Pemerintah pusat kemudian menyalurkan bantuan dana untuk membangun kembali rumah-rumah warga yang rusak. Namun, di lapangan, proyek bantuan tersebut menyisakan banyak tanda tanya dan kekecewaan.
Sejumlah rumah bantuan dibangun tanpa memperhatikan kualitas dan spesifikasi teknis. Ada rumah yang hanya berdinding setengah, tidak beratap, bahkan ada pula yang hanya berupa pondasi tanpa struktur bangunan lengkap. Namun dalam laporan administrasi, seluruh pengerjaan telah dianggap selesai.
Seorang warga korban badai dari Kecamatan Malaka Tengah, Maria S., mengatakan bahwa hingga kini rumah yang dijanjikan tidak pernah rampung. “Kami sudah menunggu bertahun-tahun, tapi rumah ini hanya jadi setengah. Uangnya ke mana? Siapa yang tanggung jawab?” ujarnya dengan nada getir.
Situasi ini menimbulkan keresahan dan rasa tidak percaya terhadap pemerintahan sebelumnya, yang dinilai gagal mengawasi proyek penting yang sangat menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
RS Pratama Wewiku: Lokasi Salah, Fungsi Tumpang Tindih
Proyek RS Pratama Wewiku yang semula digadang-gadang menjadi fasilitas kesehatan rujukan tingkat pertama untuk wilayah perbatasan juga mengalami masalah serius. Awalnya, rumah sakit ini direncanakan dibangun di Kecamatan Laenmanen, daerah yang relatif jauh dari fasilitas kesehatan memadai. Namun, dalam prosesnya, lokasi pembangunan tiba-tiba dipindahkan ke Wewiku, tepatnya dalam kompleks Puskesmas Alkani yang sudah berfungsi penuh.
Keputusan memindahkan lokasi tersebut tidak melalui kajian teknis yang dapat dipertanggungjawabkan. Akibatnya, rumah sakit dan puskesmas berdiri berdampingan, melayani area yang sama, dengan layanan yang tumpang tindih. Ini bukan hanya mencerminkan ketidakseriusan dalam perencanaan, tetapi juga pemborosan anggaran negara.
Proyek RS Pratama Wewiku kini terbengkalai. Pembangunannya mandek, sementara masyarakat yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan seperti di Laenmanen masih harus menempuh perjalanan panjang untuk berobat. Aparat penegak hukum telah memeriksa sejumlah pejabat teknis dan kontraktor. Dugaan pelanggaran hukum dalam proyek ini semakin kuat, dan publik menanti penetapan tersangka.
Simon Nahak Tak Bisa Lepas Tangan
Sebagai kepala daerah saat proyek-proyek ini berjalan, Simon Nahak tak bisa hanya berpangku tangan. Ia adalah otoritas tertinggi dalam pemerintahan saat itu, yang semestinya memastikan seluruh perencanaan dan pengawasan berjalan sesuai aturan. Tidak mungkin keputusan besar seperti pemindahan lokasi rumah sakit dan pelaksanaan proyek rumah Seroja dilakukan tanpa sepengetahuannya.
Berbagai dokumen dan pernyataan dari pejabat teknis menunjukkan bahwa arahan pembangunan dan perubahan lokasi berasal dari ruang-ruang kekuasaan tertinggi di daerah. Bila proyek ini kini terbukti bermasalah dan merugikan negara, maka tanggung jawab tidak bisa hanya dibebankan pada pelaksana teknis di bawah.
Tokoh masyarakat dari Malaka Barat, Servas Seran, mengatakan, “Seorang pemimpin tidak boleh hanya mengeluh ketika sudah tidak menjabat. Ia harus berani bertanggung jawab atas semua kebijakan yang pernah dikeluarkan selama masa kekuasaannya.”
Desakan Publik dan Harapan Penegakan Hukum
Desakan agar penegakan hukum dilakukan secara adil dan menyeluruh kini menguat. Banyak kalangan mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung RI ikut turun tangan. Mereka menilai kasus ini terlalu besar dan menyangkut hajat hidup rakyat banyak untuk ditangani secara biasa di tingkat lokal.
“Kita tidak bicara politik, tapi keadilan. Uang rakyat jangan dijadikan permainan. Jika ada penyalahgunaan, harus diusut tuntas,” kata Yosefina Klau, aktivis perempuan di Malaka.
Kepemimpinan Tak Berakhir Saat Jabatan Selesai
Dua proyek ini telah membuka mata publik tentang betapa pentingnya kepemimpinan yang bertanggung jawab dan berpihak pada rakyat. Rumah yang tak selesai dan rumah sakit yang terbengkalai bukan sekadar kegagalan teknis—tetapi juga kegagalan moral dan manajerial.
Jabatan boleh selesai, tetapi tanggung jawab terhadap rakyat tetap melekat. Simon Nahak sebagai mantan bupati harus memberi penjelasan, bukan justru membungkam diri di balik status “sudah tidak menjabat.” Rakyat Malaka menuntut jawaban dan yang terpenting, menuntut keadilan.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RaebesiNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
