RAEBESINEWS.COM – Proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Wewiku di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, kembali menjadi sorotan publik.
Pasalnya, rumah sakit yang menelan anggaran sebesar Rp44,95 miliar itu kini tengah dalam penyelidikan Kejaksaan Tinggi NTT terkait dugaan penyimpangan anggaran, manipulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta pelaksanaan pekerjaan yang jauh dari standar kelayakan.
Sejak diresmikan pada akhir masa jabatan Bupati Simon Nahak, kondisi fisik RSP Wewiku dinilai jauh dari harapan. Bangunan utama tampak ringkih, plafon rawan ambruk, pipa bocor, dinding retak, dan fasilitas medis tak kunjung lengkap. Padahal, proyek ini seharusnya menjadi jawaban atas kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan tersebut.
Baca Juga: Perjalanan Iman HMS di Gereja GMIT Talitakumi Hoineno: Politik Usai, Kini Kita Semua Satu
Ungkapan tajam muncul dari berbagai kalangan, bahkan di media sosial, publik menyindir bahwa “ikan itu busuk dari kepala” sebuah peribahasa yang mengarah langsung ke pucuk pimpinan daerah saat proyek tersebut dikerjakan.
Peribahasa itu pernah diucapkan oleh mantan Bupati Malaka, Simon Nahak.
Penyelidikan atas proyek ini telah memasuki tahap pengumpulan dokumen dan pemeriksaan sejumlah pihak. Beberapa pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, serta pihak terkait lainnya disebut telah dipanggil untuk memberikan klarifikasi.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa markup harga material, pemalsuan dokumen pengadaan, hingga indikasi keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam proses penganggaran menjadi fokus penyelidikan awal. Kasus ini berpotensi berkembang menjadi perkara besar jika ditemukan bukti kuat keterlibatan pejabat tingkat atas.
Baca Juga: Di Antara Laut yang Menenangkan dan Jalan yang Mengkhianati: Sebuah Potret Luka dari Selatan Timor
Pembangunan RSP Wewiku digagas pada masa pemerintahan Bupati Simon Nahak (2021–2024) sebagai bagian dari janji politik pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan. Namun, menurut sejumlah pengamat kebijakan publik di NTT, proyek ini justru mencerminkan buruknya perencanaan, pengawasan, dan niat baik dalam pengelolaan dana rakyat.
“Kalau proyek sebesar ini gagal, maka pertanyaan mendasarnya adalah: siapa yang mengambil keputusan akhir? Siapa yang menandatangani dokumen? Di mana fungsi kontrol dari kepala daerah?” ujar salah satu tokoh masyarakat di Wewiku.
Menurutnya, proyek ini menjadi bukti betapa pengambilan keputusan tanpa transparansi dan akuntabilitas justru menjerumuskan publik ke dalam bencana layanan dasar. “Kita bicara soal rumah sakit. Ini nyawa manusia,” tegasnya.
Baca Juga: Dekranasda Malaka Belajar dari NTT: Genjot Inovasi Tenun Ikat dan Pemasaran Produk Lokal
Warga: Kami Butuh Rumah Sakit, Bukan Monumen
Warga Kecamatan Wewiku menyampaikan kekecewaan mendalam. Salah satu tokoh masyarakat, Yakobus Seran, menyebut bahwa rumah sakit ini tidak pernah benar-benar bisa difungsikan maksimal. “Kalau hujan, air masuk. Kalau panas, ruangan seperti oven. Alat kesehatan pun belum ada. Kami seolah dibohongi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa warga hanya ingin akses kesehatan yang memadai, bukan sekadar bangunan kosong yang dijadikan alat pencitraan politik menjelang pemilu.
Desakan Audit Menyeluruh
Desakan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan pun menguat. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Malaka telah mengirim surat resmi kepada KPK agar mengawasi proses penyelidikan proyek tersebut. Menurut mereka, publik tidak boleh membiarkan kasus ini ditutup begitu saja.
Baca Juga: Biaya RS Pratama Wewiku Tembus Rp44,95 M, Lebih Mahal dari RS Pratama Kualin yang Bertingkat
“Jika memang terbukti ada permainan, siapapun yang terlibat, termasuk mantan kepala daerah harus bertanggung jawab di hadapan hukum,” ujar Petrus Kolo, Direktur LSM Lintas Perbatasan.
Polemik RSP Wewiku adalah potret buruknya manajemen proyek strategis di daerah. Dalam kasus ini, “ikan memang busuk dari kepala” ketika pimpinan gagal menjaga integritas, maka seluruh sistem di bawahnya ikut rusak.
Warga kini menunggu, apakah hukum akan berjalan adil dan mampu mengembalikan kepercayaan publik. Atau apakah ini hanya akan menjadi satu lagi cerita gelap pembangunan yang dilupakan waktu?***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RaebesiNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
