RaebesiNews.com – Setelah sekian lama mangkrak tanpa kejelasan, proyek Broncaptering dan jaringan perpipaan di Desa Nanin, Kecamatan Rinhat, akhirnya memicu gerak cepat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka.
Tim yang terdiri dari dua orang auditor dan tiga staf teknis dari Bidang Cipta Karya Dinas PUPR itu turun langsung ke lokasi untuk melakukan investigasi mendalam terhadap proyek bernilai Rp1,19 miliar tersebut yang belum juga melalui Provisional Hand Over (PHO) sejak tahun 2021.
Proyek ini dikerjakan oleh CV. Kasih Jaya, dengan kuasa direktur Yohanes Taek alias Chung Lay, sosok kontroversial yang dikenal dekat dengan mantan Bupati Malaka, Simon Nahak.
Nama Chung Lay sering muncul di ruang publik bukan karena prestasi, melainkan karena sepak terjangnya dalam proyek-proyek yang bermasalah dan komentar nyinyir terhadap kepemimpinan Bupati SBS dan Wakil Bupati HMS.
Ironisnya, proyek yang digarap saat pemerintahan Simon Nahak ini justru menjadi beban warisan bagi pemerintah baru. Fakta bahwa proyek senilai miliaran rupiah itu belum rampung secara administratif dan fungsional menjadi bukti nyata adanya dugaan kelalaian atau bahkan penyimpangan.
Kritis ke Pemerintah, Tapi Proyek Sendiri Berantakan
Yohanes Taek alias Chung Lay bukan nama asing di jagat perpolitikan proyek Malaka. Ia dikenal lantang mengkritik program-program pemerintahan SBS-HMS, mulai dari pelayanan kesehatan gratis hingga pembangunan infrastruktur berbasis irigasi.
Namun, publik kini mempertanyakan integritasnya: bagaimana bisa seseorang yang gemar menyerang pemerintah justru meninggalkan warisan proyek bermasalah yang merugikan masyarakat desa?
Salah seorang warga Desa Nanin yang enggan disebutkan namanya menuturkan, “Kami sudah capek menunggu. Air tidak mengalir, pipa rusak, dan proyek itu jadi tempat sapi berkeliaran. Tapi yang punya proyek sibuk main politik di media sosial.”
Inspektorat Diminta Transparan dan Tegas
Turunnya tim Inspektorat disambut positif oleh masyarakat setempat. Mereka berharap proses audit ini tidak hanya seremonial, tetapi benar-benar mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas proyek yang mangkrak.
Sejumlah tokoh masyarakat mendesak agar hasil audit diumumkan secara terbuka, dan bila ditemukan unsur kerugian negara, segera diteruskan ke aparat penegak hukum.
“Kami harap jangan ada kompromi. Kalau ada penyimpangan, tangkap! Ini uang rakyat, bukan mainan politik!” tegas Felix Seran salah satu tokoh masyarakat di Malaka.
Catatan Buruk Era Simon Nahak
Proyek Broncaptering Desa Nanin hanyalah satu dari sekian pekerjaan era Simon Nahak yang bermasalah. Banyak proyek berbiaya fantastis tetapi minim manfaat.
Mirisnya, sebagian pelaksana proyek diduga merupakan ‘orang dalam’ atau kelompok dekat kekuasaan kala itu, sebuah pola lama yang terus berulang ketika pengawasan longgar dan integritas dikesampingkan.
Kini publik menanti, apakah Inspektorat Daerah dan Dinas PUPR benar-benar bekerja secara objektif atau hanya menjadi alat kosmetik untuk meredam kekecewaan rakyat.
Saatnya Balas Budi ke Rakyat, Bukan ke Kroni
Di bawah kepemimpinan SBS-HMS, Malaka sedang dibenahi secara bertahap, bukan hanya secara fisik, tetapi juga moral pemerintahan. Proyek-proyek mangkrak seperti di Nanin harus menjadi momen pembuktian bahwa era impunitas telah berlalu.
Dan bagi para kontraktor-politisi seperti Chung Lay, yang gagal menunaikan amanah tetapi getol mengkritik, publik berhak bertanya: kritikmu itu suara hati, atau pelampiasan karena tak lagi diberi proyek?***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
