Wakil Bupati Malaka Pimpin Langsung Input Data Bantuan Rumah Layak Huni dari Kementerian PKP

RaebesiNews.com – Upaya menghadirkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perbatasan terus digencarkan. Kali ini, peluang besar datang dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI yang mengalokasikan kuota sebanyak 10.000 bantuan stimulan perumahan swadaya untuk kawasan perbatasan di Indonesia.

Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu daerah yang memenuhi syarat untuk menerima program tersebut. Sejumlah kecamatan yang masuk dalam kriteria antara lain Kobalima Timur, Kobalima, Malaka Tengah, Malaka Barat, Weliman, dan Wewiku, wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dan memiliki kebutuhan mendesak akan rumah layak huni.

Menangkap peluang ini, Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu (HMS), tidak tinggal diam. Ia turun langsung memimpin proses penginputan data calon penerima bantuan, memastikan seluruh tahapan berjalan cepat, tepat, dan akurat.

Proses pendataan dilakukan secara detail dan terukur. Setiap rumah calon penerima didokumentasikan melalui foto kondisi fisik bangunan, dilengkapi dengan titik koordinat lokasi, serta didukung dokumen administrasi berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Data-data tersebut kemudian dikirim oleh para kepala desa kepada tim teknis dari Dinas PUPR Kabupaten Malaka, khususnya Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Menariknya, seluruh proses input data dipusatkan di ruang kerja Wakil Bupati Malaka. Di tempat ini, HMS mengontrol langsung jalannya proses, memastikan tidak ada data yang terlewat maupun tidak sesuai kriteria.

Dalam arahannya, HMS memerintahkan para kepala desa untuk bergerak cepat turun ke masyarakat. Ia menegaskan bahwa program ini adalah kesempatan langka yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin demi kepentingan rakyat.

“Kita tidak boleh kehilangan peluang ini. Kepala desa harus proaktif, turun langsung melihat kondisi masyarakat, dan memastikan data yang dikirim benar-benar valid,” tegasnya.

HMS juga mengaku sangat terbantu dengan adanya program bantuan dari pemerintah pusat tersebut. Pasalnya, dalam beberapa minggu terakhir, ia bersama para kepala desa telah melakukan upaya swadaya membangun rumah bagi warga kurang mampu di berbagai desa di Kabupaten Malaka.

Langkah kolaboratif antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pemerintah pusat ini menjadi bukti nyata komitmen untuk menghadirkan keadilan sosial, khususnya bagi masyarakat di wilayah perbatasan yang selama ini kerap luput dari perhatian.

Dengan pengawalan langsung dari Wakil Bupati, diharapkan proses pendataan hingga realisasi bantuan dapat berjalan lancar, sehingga ribuan keluarga di Kabupaten Malaka bisa segera menikmati rumah yang lebih layak, aman, dan manusiawi.***

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.