RaebesiNews.com – Dugaan praktek manipulasi keuangan terjadi lagi di Sekretariat Dewan Kabupaten Malaka.
Hal ini diungkapkan oleh anggota DPRD Kabupaten Malaka fraksi Golkar, Marius Boko.
Menurut Marius Boko, Bupati Malaka dr. Stefanus Bria Seran secepatnya harus menonaktifkan Sekwan Carlos Moniz dan bendaharanya dari jabatannya.
Pasalnya, Sekwan dan bendaharanya diduga kuat memanipulasi gaji para tenaga kontrak yang bekerja di Sekretariat Dewan Kabupaten Malaka.
“Ada tenaga kontrak nama Yoseph Tae dan delapan orang temannya sesama tenaga kontrak yang dibayar 9 bulan hingga 10 bulan saja gajinya, tetapi tanda tangan diatas meterai pembayaran gaji full untuk 12 bulan,” beber Marius Boko, Senin (17/03/2025).
Lanjut, ungkap Marius Boko, praktek ini diduga juga kerap dilakukan tiap tahun sebelumnya.
Selain tenaga kontrak daerah, Sekwan Carlos Moniz juga diduga kuat tilep uang lembur para staf di kantor Sekretariat Dewan Kabupaten Malaka.
“Tahun anggaran 2024 ada staff yang melapor di BPK terkait uang lembur mereka yang tidak dibayar kemudian atas permintaan BPK harus dibayarkan secara non tunai ke masing masing rekening penerima jika tidak akan dijadikan temuan,” kata Marius Boko.
Menurut Marius Boko, angkanya mendekati empat puluh jutaan. Dugaan Marius Boko, praktek ini juga sering dilakukan tiap tahun anggaran bergulir.
“Tentunya kami berharap Bupati Malaka segera menginstruksikan untuk mengaudit keuangan di DPRD Malaka untuk membuka “kotak pandora” di lembaga dewan yang terhornat ini. Jika tidak maka bisa terjadi sama seperti di bagian umum setda Malaka,” pinta Marius Boko.
Sementara itu Sekwan Carlos Moniz hingga berita ini diterbitkan, belum berhasil dikonfirmasi media. ***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
