RAEBESINEWS.COM – Pembangunan Kantor Bupati Malaka yang megah dengan anggaran hampir Rp96 miliar menjadi sorotan, terutama ketika dibandingkan dengan kondisi kemiskinan yang masih melanda sebagian warga Kabupaten Malaka.
Pembangunan Kantor Bupati Malaka
Pembangunan Kantor Bupati Malaka dimulai pada Oktober 2022 dengan anggaran sebesar Rp95.978.193.750 dari APBD Malaka. Proyek ini mencakup lima bangunan besar, termasuk gedung utama berlantai tiga dan dua gedung staf berlantai dua. Pembangunan ditargetkan rampung pada Agustus 2024.
Baca Juga: Skandal Septic Tank Jadi Cerminan Buruk Tata Kelola Era Mantan Bupati Simon Nahak
Namun hingga kini, gedung tersebut belum digunakan. Salah satu kendalanya adalah belum tersedianya akses jalan yang layak menuju lokasi kantor. Selain itu, pilihan untuk tidak segera menempatinya juga berkaitan dengan keputusan politik dan etis dari pemimpin daerah yang baru.
SBS: Rakyat Butuh Jalan dan Jembatan, Bukan Gedung Mewah
Baca Juga: Bupati Malaka Tegas Soal Dugaan Data Fiktif PPPK: “Kalau Ketahuan, Itu Pidana”
Bupati Malaka saat ini, dr. Stefanus Bria Seran (SBS), bersama wakilnya Henri Melki Simu, memilih untuk berkantor di gedung lama bekas RSUP Betun. Keputusan ini disebut sebagai bentuk keberpihakan terhadap rakyat kecil.
“Kami tahu rakyat masih miskin. Yang mereka butuhkan itu bukan kantor mewah, tapi jalan dan jembatan agar kehidupan mereka bisa lebih baik,” ujar SBS dalam sebuah pertemuan dengan warga di Malaka Tengah, awal Mei 2025.
SBS juga menekankan bahwa membangun infrastruktur dasar lebih penting untuk membuka isolasi desa-desa dan memudahkan akses ke layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.
Baca Juga: Wakil Bupati Malaka Soroti Dinas Pendidikan: Terlalu Sibuk Urus Proyek, Lupa Kualitas Pendidikan
Data Kemiskinan Masih Tinggi
Menurut data BPS per November 2024, sekitar 13,92% penduduk Malaka masih hidup di bawah garis kemiskinan.
(Databoks Katadata)
Meskipun terjadi penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, angka ini tetap mencerminkan tantangan serius, terutama di daerah-daerah pedalaman yang minim infrastruktur.
Aspirasi Rakyat: Prioritaskan Kebutuhan Dasar
Baca Juga: Ketika Aparat Desa Nanin Menikmati Rumah Bantuan dan Warga Miskin Menanti di Rumah Reyot
Di Desa Numponi, warga masih harus menyeberangi sungai tanpa jembatan saat musim hujan. Sementara itu, di Wewiku dan Io Kufeu, listrik padam hampir setiap malam dan sekolah dasar banyak yang kekurangan guru tetap.
“Kalau jalan rusak, anak-anak tidak bisa sekolah. Tapi pemerintah dulu lebih pentingkan kantor. Sekarang kami senang karena bupati yang baru mulai dari rakyat,” kata Maria Neno, ibu tiga anak dari Desa Numponi.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
