RaebesiNews.com – Pemerintah Kabupaten Malaka mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap daerah perbatasan, khususnya dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Usulan tersebut disampaikan Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu, dalam Forum Koordinasi Strategis Implementasi Kebijakan PAD melalui PDRD bagi Pimpinan Daerah Series 1: Regulasi, Kerangka Hukum & Penegakan Pajak Daerah, yang berlangsung pada 3–4 September 2026 di Hotel Four Points, Bekasi, Jawa Barat.
Henri mengusulkan integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah untuk membantu mengoptimalkan potensi pajak sekaligus mengurangi potensi kebocoran penerimaan daerah.
Ia juga berharap pemerintah pusat memberikan insentif kepada daerah yang berhasil meningkatkan PAD melalui inovasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Pemerintah pusat diharapkan memberikan insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan PAD melalui inovasi dan tata kelola yang baik,” ujar Henri.
Henri menilai daerah perbatasan membutuhkan dukungan lebih besar, baik dalam bentuk anggaran maupun pendampingan untuk memetakan dan mengembangkan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki.
Ia berharap berbagai usulan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah pusat dalam rangka memperkuat kemandirian fiskal daerah perbatasan sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan nasional.
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan pemerintah pusat tengah menyiapkan skema penghargaan bagi pemerintah daerah yang berhasil menunjukkan kinerja positif.
Bima menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah memberikan apresiasi di sejumlah bidang, termasuk pendidikan dan kebersihan. Ke depan, penghargaan tersebut akan diarahkan pada daerah yang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Bagi daerah-daerah yang bisa mencatatkan langkah-langkah yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi, nanti kita akan memberikan apresiasi,” ujar Bima Arya.
Ia menyebut nilai penghargaan tersebut berada pada kisaran Rp2 miliar hingga Rp3 miliar.
Bima memastikan program reward bagi daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang baik akan segera dijalankan.
“Insyaallah kita segera jalankan, reward bagi daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang baik,” tegasnya.
Forum tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat strategi peningkatan PAD melalui kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), sekaligus mendorong tata kelola perpajakan yang lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Bagi Kabupaten Malaka sebagai daerah perbatasan Indonesia, Timor-Leste, penguatan kapasitas fiskal menjadi bagian penting untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RaebesiNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
