17,3 Juta Pekerja Bergaji Rendah Akan Terima BSU Rp600 Ribu dari Pemerintahan Prabowo

RAEBESINEWS.COM — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto resmi menggulirkan kebijakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja bergaji rendah sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi nasional. Sebanyak 17,3 juta pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan akan menerima bantuan tunai langsung sebesar Rp600 ribu.

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers usai rapat terbatas bersama Presiden di Istana Negara, Senin (2/6). Menurutnya, BSU menjadi langkah cepat pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah di tengah ancaman perlambatan ekonomi global tahun ini.

Baca Juga: Jaga Batas dan Bangsa: Suara Prabowo Dari Jakarta disambut SBS di Malaka Batas Negara

“Pemberian bantuan subsidi upah ini menyasar pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi, kabupaten, dan kota,” ujar Sri Mulyani.

Bantuan Rp300 Ribu Selama Dua Bulan

BSU akan diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan, yaitu untuk periode Juni dan Juli 2025, sehingga total yang diterima masing-masing pekerja adalah Rp600 ribu.

Program ini menargetkan pekerja yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan pelaksanaan teknis penyalurannya akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

“Data dari BPJS Ketenagakerjaan sudah valid dan bersih. Karena itu, implementasinya bisa dilakukan dengan cepat,” jelas Sri Mulyani.

Baca Juga: Strategi NTT Bangun dari Desa: Pemekaran Kini Tanpa Proses Berbelit, Begini Syaratnya

Guru Honorer Juga Masuk Daftar Penerima

Selain pekerja sektor swasta, guru honorer juga masuk dalam daftar penerima BSU. Tercatat ada 565 ribu guru honorer yang akan memperoleh bantuan serupa.

“Guru honorer ini juga akan mendapatkan Rp300 ribu per bulan untuk dua bulan, yaitu Rp600 ribu,” imbuhnya.

Gantikan Skema Diskon Listrik

Sri Mulyani menegaskan bahwa BSU dipilih sebagai bentuk stimulus menggantikan rencana diskon listrik, yang sebelumnya sempat dipertimbangkan. Menurutnya, skema diskon listrik memerlukan waktu lebih lama dalam penganggaran dan pelaksanaan.

“Kami sudah rapat dan memutuskan bahwa diskon listrik tidak memungkinkan dijalankan pada Juni-Juli. Maka, anggarannya kami alihkan ke BSU,” katanya.

Baca Juga: HMS Gandeng Kadis Pertanian dan Kadis PMD NTT Genjot Pertanian Malaka

Total Stimulus Capai Rp24,44 Triliun

Kebijakan BSU merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun yang diputuskan pemerintah. Seluruh program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintahan Prabowo untuk menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga, terutama dari kelompok berpenghasilan rendah.

Dengan data yang akurat dan proses penyaluran yang siap, pemerintah optimistis BSU akan berdampak langsung pada peningkatan daya beli dan penguatan ekonomi domestik.***

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.