RaebesiNews.com – Di tengah dinamika politik pasca-Pilkada Malaka 2024, sejumlah pihak yang sebelumnya kalah dalam kontestasi tiba-tiba tampil sebagai “aktivis mendadak”. Mereka mendesak Bupati Malaka dr. Stefanus Bria Seran (SBS) dan Wakil Bupati Henri Melki Simu (HMS) agar segera menempati Kantor Bupati yang dibangun pada masa pemerintahan Simon Nahak. Desakan itu disebarkan seolah pemerintah sedang mengabaikan fasilitas pemerintahan yang sudah berdiri.
Namun, fakta di lapangan jauh berbeda. Kantor tersebut belum memiliki akses jalan yang layak, dan di dalamnya kosong tanpa mebeler. Jika kantor dipaksakan untuk digunakan sekarang, Pemkab Malaka harus menganggarkan dana besar lagi untuk dua hal mendasar: pembangunan jalan masuk dan pengadaan mebeler. Artinya, kantor itu belum siap dan belum saatnya difungsikan.
Menanggapi tekanan dan opini miring tersebut, Bupati SBS memberikan pernyataan tegas yang mencerminkan prioritas kepemimpinannya: rakyat dulu, kantor kemudian.
Menurut SBS, sangat tidak pantas apabila dirinya dan Wakil Bupati HMS lebih memilih mengurus gedung baru ketimbang menjawab kebutuhan dasar rakyat Malaka yang masih begitu banyak. Ia menyebut, pemerintah hadir bukan untuk memoles kantor mewah, tetapi untuk memastikan rakyat merasakan manfaat langsung dari setiap kebijakan.
“Petani Malaka butuh lahannya diolah gratis. Rakyat butuh berobat gratis dengan pelayanan kesehatan prima. Rakyat butuh jalan dan jembatan yang layak. Masih banyak kebutuhan dasar yang harus dipenuhi ketimbang mengurus kantor Bupati,” tegas SBS dalam sebuah kesempatan.
Ia menjelaskan, selama pemerintahan berjalan dengan efektif, tanda tangan seorang Bupati tetap sah di mana pun dilakukan. Lokasi bukan ukuran kinerja, yang terpenting adalah keputusan dan pelayanan tetap berjalan untuk rakyat.
“Saya bisa TTD di mana saja. TTD saya di dalam kantor dan di atas mobil nilainya sama dan sah,” ungkapnya.
Pernyataan ini sekaligus mematahkan narasi bahwa SBS–HMS abai terhadap kantor pemerintahan. Bagi SBS, menggunakan kantor yang belum memiliki akses jalan dan mebeler justru akan membebani rakyat, karena dana yang seharusnya dipakai untuk pelayanan publik harus dialihkan untuk memperbaiki gedung.
Sementara itu, kebutuhan masyarakat Malaka saat ini sedang berada di titik yang sangat krusial. Petani menunggu program pengolahan lahan gratis yang dijanjikan berjalan setiap tahun. Para orang tua berharap pelayanan kesehatan gratis dengan e-KTP terus menyentuh sampai desa-desa terpencil. Warga di pedalaman masih memerlukan jalan dan jembatan yang layak agar mereka bisa mengakses sekolah, puskesmas, dan pasar tanpa hambatan.
Dalam konteks itulah, SBS menegaskan bahwa kantor Bupati yang megah bukanlah prioritas. Yang jauh lebih penting adalah memastikan rakyat merasakan perubahan nyata, bukan sekadar melihat gedung besar berdiri.
Kantor Bupati akan dipakai pada waktunya, saat semua fasilitas penunjang sudah siap dan tidak membebani rakyat. Namun untuk saat ini, SBS memastikan Pemkab Malaka tetap fokus pada pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, dan pemulihan ekonomi masyarakat.
Dengan sikap ini, SBS menempatkan dirinya bukan sebagai pejabat yang mengejar gengsi gedung, tetapi sebagai pemimpin yang menempatkan rakyat sebagai pusat dari setiap kebijakan.
Rakyat dulu. Kesejahteraan dulu.
Kantor bisa menyusul.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
