RaebesiNews.com – Tahapan Pilkada Malaka sudah ditetapkan dan para bakal calon bupati dan wakil bupati mulai proses sosialisasi.
Hampir tiap hari, para bakal calon ini mulai turun ke desa guna sosialisasi paketnya sekaligus program kerjanya.
Sosialisasi para bakal calon ini, lumrahnya melibatkan semua masyarakat yang ada di desa. Hal ini tidak dilarang oleh pihak manapun, karena wajib hukumnya masyarakat mendengar program kerja calon pemimpinnya.
Namun keadaan terbalik terjadi di Malaka. Keadaan miris sering kali didapati oleh Henri Melki Simu saat melakukan sosialisasi di berbagai desa di Kabupaten Malaka.
Kepala desa, cenderung berpihak ke petahana. Hal inilah yang membuat masyarakat bisa berpolitik yang sehat karena adanya tekanan dari kepala desa.
Bakal calon wakil bupati Kabupaten Malaka, Henri Melki Simu menyerukan kepada seluruh masyarakat agar berani melawan oknum kades yang arogan tersebut.
“Jangan takut untuk menentukan pilihan politik. Demokrasi itu bebas tanpa adanya tekanan. Kalau ada kepala desa yang tekan atau ancam kalian dicoret dari bantuan, tolong sampaikan ke saya. Kita cari kadesnya lalu tanyakan alasannya,” ujar Henri Melki Simu dalam setiap kesempatan sosialisasi.
Menurut Henri Melki Simu, terkait pilihan politik, hampir semua kepala desa di Malaka menekan masyarakat dengan ancaman.
“Misalnya, hari ini saya datang berkunjung ke Motaain, pasti setelah ini banyak yang diancam. Diancam tidak terima bantuan lagu, diancam dicoret dari teko, bahkan dicoret dari guru honorer,” ungkap Henri Melki Simu.
“Kalau ada seperti itu, lapor saya biar saya selesaikan. Saya paling tidak suka seperti itu. Kalau ada, jangan takut, lapor saya dan lawan kepala desa itu,” tegas Henri Melki Simu.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
