RaebesiNews.com – Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI) kembali hadir di tengah publik Malaka dengan gaya lamanya, berteriak lantang, menuding ke sana ke mari, dan seolah menjadi satu-satunya lembaga bermoral tertinggi dalam pemberantasan korupsi.
Namun kali ini, panggung yang mereka coba mainkan justru terbuka lebar. Publik menilai teriakan mereka bukan lagi suara pengawasan yang objektif, melainkan gema kepentingan yang tak berhasil ditutupi.
Beberapa hari ini, ARAKSI menyoroti proyek pembangunan tanggul Oanmane. Tuduhan itu disampaikan tergesa-gesa, tanpa riset teknis yang memadai, bahkan tanpa memahami fakta dasar bahwa proyek tersebut masih dalam masa pemeliharaan oleh kontraktor.
Pada tahap ini, segala perbaikan atau penyempurnaan masih menjadi kewajiban kontraktor, bukan tanda korupsi, bukan kegagalan proyek, dan bukan pula alasan untuk menciptakan opini liar.
Langkah ARAKSI kali ini bukan hanya menunjukkan minimnya pemahaman teknis, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sebuah lembaga yang seharusnya berdiri pada objektivitas justru terperosok dalam tudingan-tudingan dangkal.
Jejak Lama: ARAKSI Vokal di Era Simon Nahak, Mendadak Jinak Setelah MoU
Publik Malaka belum lupa bagaimana ARAKSI pada masa pemerintahan Bupati Simon Nahak tampil begitu agresif. Kala itu, mereka ngotot bersuara, menyoroti banyak hal, dan rajin mengklaim diri sebagai penjaga integritas publik.
Namun situasinya berubah drastis ketika Pemerintah Kabupaten Malaka di era Simon Nahak menandatangani MoU dengan ARAKSI. Dalam MoU tersebut, ARAKSI dilibatkan untuk membantu Pemda dalam pengawasan proyek dan kegiatan pembangunan.
Sejak momen itu, publik melihat perubahan yang sangat mencolok:
ARAKSI tiba-tiba jinak. Tiba-tiba sunyi. Tiba-tiba kehilangan keberanian.
Tidak ada lagi suara kritis. Tidak ada lagi teriakan lantang.
Yang ada hanyalah keheningan panjang yang sulit dijelaskan.
Dugaan publik semakin kuat ketika sejumlah informasi mengarah pada kemungkinan bahwa ARAKSI justru ikut mengerjakan beberapa proyek di Malaka pada masa itu. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin mereka bisa menjalankan fungsi pengawasan dengan objektif?
Tak heran jika tiga masalah besar yang membebani Malaka tidak pernah disentuh ARAKSI:
1. RS Pratama Wewiku yang mangkrak dan bermasalah.
2. Rumah Bantuan Seroja yang tidak tuntas.
3. Proyek Septic Tank yang hingga kini menjadi beban masyarakat.
Tiga kasus besar, relevan, merugikan publik, dan menuntut pengawasan.
Namun ARAKSI memilih diam membisu.
Keheningan itu terlalu janggal untuk tidak dipertanyakan.
Dan publik Malaka menilai: ARAKSI kehilangan independensi sejak menerima kedekatan dengan kekuasaan saat itu.
Kini Pemerintahan SBS–HMS Diserang: Gaya Lama yang Tak Lagi Laku
Berbeda dengan masa lalu, pemerintahan SBS–HMS justru membangun mekanisme transparansi yang jelas. Progres pembangunan dipaparkan secara terbuka, bahkan melibatkan penegak hukum seperti Kejaksaan dalam setiap evaluasi proyek.
Tetapi ketika pemerintah berjalan dengan sistem yang terbuka, ARAKSI menyerang.
Ketika proyek masih dalam masa pemeliharaan, ARAKSI menuding.
Ketika tidak ada masalah faktual, ARAKSI memaksakan dugaan.
Inilah gaya lama ARAKSI:
Tebang pilih, membidik pemerintahan tertentu, dan sengaja menciptakan gaduh tanpa dasar kuat.
Masalahnya, publik Malaka hari ini tidak lagi mudah digiring oleh narasi seperti itu. Jejak ARAKSI terlalu jelas untuk dihapus. Publik melihat pola: diam ketika dekat kekuasaan, ribut ketika tidak mendapat ruang.
Maka ketika ARAKSI kembali memainkan gaya lamanya di hadapan pemerintahan SBS–HMS, publik hanya mengangkat bahu. Mereka sudah lebih dulu tahu apa yang sedang dimainkan.
ARAKSI Perlu Menjawab, atau Kehilangan Seluruh Kredibilitasnya
Tanpa penjelasan jujur dan transparan, ARAKSI akan tetap dipandang sebagai lembaga yang berjalan dalam lorong kepentingan. Ada tiga pertanyaan besar yang kini menanti jawaban mereka:
1. Mengapa mereka jinak dan bungkam setelah MoU dengan Pemda era Simon Nahak?
2. Benarkah mereka ikut mengerjakan proyek tertentu sehingga tidak berani bersuara?
3. Mengapa mereka kembali agresif justru saat pemerintahan SBS–HMS bekerja secara transparan?
Selama tiga pertanyaan fundamental ini tidak dijawab, teriakan mereka tidak akan dipercaya. Ia bukan lagi suara moral, melainkan gema pihak yang merasa kehilangan panggung.
Teriakan Kosong di Tengah Publik yang Sudah Cerdas
ARAKSI mungkin ingin mengulang masa ketika opini publik bisa digiring hanya dengan suara keras. Namun publik Malaka hari ini tidak sama seperti dulu. Mereka menilai dari rekam jejak, dari konsistensi, dan dari keberanian lembaga untuk tidak memihak.
Sayangnya, ARAKSI selama ini justru menunjukkan sebaliknya:
diam ketika dekat kekuasaan, ribut ketika kehilangan akses; bungkam saat ada dugaan kepentingan, dan berteriak ketika tidak lagi terlibat.
Teriakan ARAKSI hari ini nyaring, tetapi kosong.
Berisik, tetapi tidak menggambarkan kebenaran.
Melompat-lompat, tetapi tidak berpijak pada data.
Dan publik Malaka sudah tahu:
gaya lama itu tidak lagi laku.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RaebesiNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
