RAEBESIBEWS.COM – “Kami hanya ingin uang kami kembali. Kami tidak mampu beli rumah lain kalau ini tidak diselesaikan.” Kalimat itu terucap lirih namun penuh tekanan dari Yosafat, seorang konsumen Meikarta yang telah membayar lunas satu unit apartemen sejak 2017, namun hingga kini tak kunjung menerima kunci.
Ia bukan satu-satunya. Ribuan keluarga muda dan pekerja kelas menengah lainnya menjadi korban proyek Meikarta yang sempat digadang sebagai kota masa depan di Cikarang, Jawa Barat.
Baca Juga: Abaikan Instruksi Bupati SBS, Jalan Usaha Tani Hilang ditutup Semak, Kades Weulun: Itu Hal Wajar
Dalam forum pengaduan publik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada 26 Maret 2025, kisah-kisah serupa mengalir deras: ada yang menyicil bertahun-tahun tanpa kejelasan, ada pula yang telah lunas membayar namun tak pernah melihat bangunan berdiri.
Reny, salah satu korban, membagikan kisah pilunya. “Saya sudah bayar lunas sejak 2017, satu unit senilai Rp188 juta. Tapi sampai sekarang tidak ada tanda-tanda pembangunan.” Sementara Erna, konsumen lainnya, menyebut janji serah terima unit yang terus tertunda. “2018, mundur ke 2020, lalu sampai sekarang… hilang kabar.”
Baca Juga: 1 Dari Malaka, 6 Pelajar SMA Ini Lolos Seleksi Paskibraka Nasional Mewakili NTT
Sejak kanal aduan BENAR-PKP dibuka Maret lalu, lebih dari 100 konsumen telah melapor dengan nilai kerugian total mencapai Rp26,8 miliar. Setelah tujuh tahun sunyi dan penuh kekecewaan, secercah harapan baru akhirnya datang—dari tangan Menteri PKP Maruarar Sirait, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ambisi Besar yang Jadi Luka Kolektif
Diluncurkan pada 2017 oleh Lippo Group, Meikarta digagas sebagai kota mandiri modern seluas 500 hektare, lengkap dengan pusat bisnis, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas hiburan. Proyek ini dipasarkan agresif dengan harga yang terjangkau—cukup membayar Rp2 juta untuk memesan satu unit apartemen.
Namun di balik janji kemewahan, Meikarta menyimpan banyak masalah sejak awal. Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat itu hanya memberikan rekomendasi untuk 85 hektare lahan—sekitar 17 persen dari total yang direncanakan. Meski begitu, pengembang tetap memasarkan secara luas dan menerima uang konsumen.
Baca Juga: Persebata Lembata Huni Group A 8 Besar Liga 4 Nasional, Juara Group Langsung Ke Final
Pada 2018, luka itu semakin dalam. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus suap besar-besaran terkait perizinan Meikarta. Nama-nama besar seperti Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin terlibat. Proyek ini pun menjadi simbol rusaknya tata kelola dan lemahnya perlindungan konsumen di sektor properti Indonesia.
Babak Baru: Negara Turun Tangan
Kini, di era pemerintahan baru, Kementerian PKP yang dipimpin Maruarar Sirait memulai langkah berbeda. Tidak lagi sekadar memantau, kementerian ini secara aktif memanggil pengembang, menampung pengaduan, dan menyiapkan langkah hukum serta solusi konkret.
Baca Juga: Kabupaten Ini Sudah Capai 100% Pembentukan Kopdes Merah Putih, Menkop Budi Arie Beri Apresiasi
“Negara tidak boleh membiarkan rakyatnya menjadi korban janji manis yang kosong. Kita akan tagih tanggung jawab pengembang,” ujar Maruarar dalam keterangan pers awal Mei 2025.
Langkah-langkah ini dinilai sebagai titik balik penting. Bagi para korban, harapan bukan lagi sebatas kata-kata, melainkan dimulai dari tindakan nyata negara yang selama tujuh tahun terakhir terasa begitu jauh.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
