RaebesiNews.com – Usai melaksanakan demo dan diskusi bersama Pemkab Kabupaten Malaka (18/03/2025) Ketua PMKRI Malaka (Yanto Opat) secara diam – diam mengirim pesan pribadi ke WhatsApp Wakil Bupati Malaka.
Adapun isi pesan itu meminta bantuan dana (uang) untuk membeli tiket ke Jakarta.
Karena belum menerima gaji sebagai wakil bupati Malaka, Henri Melki Simu tidak bisa membantu persoalan keuangan dari Ketua PMKRI Malaka tersebut.
“Minta maaf, untuk sementara saya belum ada,” balas Wakil Bupati Malaka.
Selang beberapa menit kemudian, banyak link berita media online muncul di berbagai group, baik itu Facebook atau WhatsApp.
Beberapa berita itu mengklaim Pemda Malaka tidak mampu menjelaskan tuntutan dari PMKRI Malaka.
“Narasinya sangat menyudutkan Pemda Malaka. Padahal semua tuntutan PMKRI Malaka sudah kami jelaskan lengkap bersama pak Sekda, Kepala Bagian Umum dan beberapa Bagian terkait. Semua ada dan direkam dari awal hingga selesai,” ujar Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu.
Merasa janggal, esok harinya Wakil Bupati Malaka berkunjung ke Marga PMKRI Malaka yang terletak di depan Gereja Katolik Betun.
Tujuannya ke sana adalah mau mengkonfirmasi nomor WhatsApp ketua PMKRI Malaka yang sebelumnya mengirim pesan minta bantuan uang tiket.
Di Marga PMKRI Malaka, hanya ada beberapa anggota yang kebetulan sementara duduk santai di situ.
Wakil Bupati Malaka langsung menanyakan keberadaan Ketua PMKRI Malaka dan anggotanya yang kemarin ikut demo.
Tujuannya adalah mau menanyakan lagi ke mereka, apa yang kurang dari penjelasan Pemda Malaka soal tuntutan demo kemarin.
“Memangnya kemarin penjelasan dari Pemda Malaka belum lengkap?Sehingga setelah demo muncul di berita Pemda Malaka tidak mampu jawab tuntutan dari PMKRI Malaka. Apanya yang kurang? Semua sudah dijelaskan. Saya tanya saat itu, sudaj paham? Kalian jawab ia paham. Nah, setelah keluar kalian bilang Pemda tidak mampu jelaskan. Di dalam lain di luar lain,” ungkap Henri Melki Simu.
Saat itu, Ketua PMKRI Malaka tidak ada bersama anggota di Marga PMKRI Malaka itu.
“Ketua di mana? Tolong panggil dulu supaya saya mau jelaskan dan tanya dia juga, apa yang kurang jelas,” kata Henri Melki Simu.
Beberapa saat kemudian datang seorang pemuda yang katanya adalah korlap (koordinator lapangan) saat demo kemarin.
“Kemarin ikut demo?”
“Saya korlap bapak wakil.”
Di depan korlap itu, Wakil Bupati Malaka menjelaskan dengan detail apa yang menjadi tuntutan PMKRI Malaka dan jawaban dari Pemda Malaka.
Menurut Wakil Bupati Malaka, jawaban dan penjelasan dari Pemda Malaka sudah sangat lengkap. Bahkan Pemda Malaka menyerahkan DPA terkait pengadaan mobil dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati Malaka serta dua mobil lainnya untuk ketua dan wakil TPPKK Kabupaten Malaka.
Kesempatan itu juga Wakil Bupati Malaka memastikan nomor WhatsApp atas nama LauYanto05PMKRI yang sebelumnya mengirim pesan minta uang kepada Henri Melki Simu, Wakil Bupati Malaka.
Wakil Bupati Malaka menunjukkan nomor dan nama akun WhatsApp tersebut ke beberapa anggota PMKRI Malaka yang duduk berhadapan dengan dirinya.
Awalnya mereka mengelak, namun ajudan Wakil Bupati Malaka meminta mereka untuk cocokkan nomor tersebut dengan nomor kontak salah satu anggota PMKRI Malaka.
Ternyata benar, bahwa nomor kontak atas nama Lauyanto05PMKRI itu adalah milik Ketua PMKRI Malaka. Dan beberapa anggota yang ada bersama Wakil Bupati Malaka juga mengakui hal itu.
“Ya saya merasa tidak nyaman dengan cara seperti ini. Masa baru habis demo langsung minta uang di saya. Saya biasa bantu banyak organisasi mahasiswa tapi bukan dengan cara begini. Setelah saya tidak kasih, lalu muncul berita, Pemda Malaka tidak mampu menjelaskan tuntutan PMKRI Malaka,” ungkap HMS Wakil Bupati Malaka.
“Saya mau kalian itu (PMKRI) mandiri tidak boleh terpengaruh dengan pihal lain. Saya dukung kalian untuk demo, tapi harus berdasarkan data yang mendukung,” ujar Wakil Bupati Malaka. ***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
