RaebesiNews.com – Kelangkaan dan sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi di Kabupaten Malaka menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah. Wakil Bupati Malaka, HMS, memimpin rapat bersama Kepala Pertamina Atapupu, para penanggung jawab SPBU/APMS di Malaka, serta pihak terkait lainnya untuk mencari solusi atas persoalan yang belakangan ini meresahkan masyarakat.
Rapat tersebut digelar menyusul maraknya antrean kendaraan di sejumlah titik penyaluran BBM. Masyarakat mengeluhkan harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar, bahkan sebagian pemilik kendaraan memilih memarkir kendaraan sejak sore hingga malam hari agar memperoleh antrean.
Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat. Tidak sedikit warga yang harus terlambat bekerja maupun masuk kantor pada pagi hari karena kesulitan mendapatkan BBM.
Dalam rapat itu, HMS menegaskan bahwa persoalan tersebut perlu segera dicarikan jalan keluar melalui koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, aparat keamanan, dan seluruh pengelola tempat penyaluran BBM.
“BBM atau bahan bakar dan minyak tanah, akhir-akhir ini kita lihat di setiap SPBU itu ramai sekali, dan banyak masyarakat yang sudah mengeluh terkait hal ini,” ujar HMS.
Menurutnya, pemerintah tidak ingin persoalan antrean dan kelangkaan BBM terus berlarut-larut. Karena itu, seluruh pihak diminta duduk bersama untuk melihat kondisi riil di lapangan sekaligus menentukan langkah konkret.
“Untuk itu, kami dari pemerintah mengundang bapak-bapak sekalian untuk kita ada di sini untuk mencari solusinya seperti apa,” tegasnya.
Salah satu solusi yang mengemuka dalam rapat adalah pembentukan satgas gabungan yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Malaka, Polres Malaka, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Satgas tersebut nantinya diharapkan dapat membantu melakukan pengawasan dan penertiban antrean di titik-titik penyaluran BBM, sehingga distribusi BBM bersubsidi lebih tertib serta masyarakat mendapatkan pelayanan secara adil.
Selain persoalan antrean, dalam rapat juga disoroti dugaan adanya kendaraan yang dimodifikasi pada bagian tangki sehingga mampu menampung BBM dalam jumlah lebih banyak. Jika ditemukan pelanggaran, kondisi tersebut perlu ditindak sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak merugikan masyarakat lainnya.
Di Kabupaten Malaka sendiri terdapat 7 APMS dan 1 SPBU yang menjadi titik penyaluran BBM kepada masyarakat. Dengan jumlah tersebut, pengawasan distribusi dinilai membutuhkan koordinasi yang kuat agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran.
Dinas Perindustrian dan Koperasi juga diminta memaparkan kondisi riil di lapangan sebagai bahan evaluasi bersama. Data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan maupun langkah pengawasan selanjutnya.
Pemerintah Kabupaten Malaka bersama Pertamina, aparat keamanan, dan pengelola APMS/SPBU diharapkan tidak berhenti pada rapat koordinasi, tetapi segera mengambil langkah nyata.
Masyarakat kini menunggu pembenahan sistem distribusi BBM bersubsidi agar antrean panjang dapat dikurangi, penyalahgunaan dapat dicegah, dan warga yang benar-benar membutuhkan BBM tidak lagi harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar.
Pembentukan satgas gabungan pun diharapkan menjadi langkah awal untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi di Malaka berlangsung tertib, transparan, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RaebesiNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
