RaebesiNews.com – Pemerintahan seharusnya berpihak pada rakyat, terutama mereka yang hidup di wilayah rawan bencana. Namun masa kepemimpinan Simon Nahak justru menunjukkan arah yang berlawanan: kantor pemerintahan dibangun megah, sementara warga di Malaka Tengah, Weliman, dan Malaka Barat tetap hidup dengan rasa cemas setiap kali hujan mulai turun.
Kantor Mewah Berdiri, Tanggul Tak Pernah Jadi
Alih-alih mendahulukan perlindungan rakyat, Simon Nahak lebih memilih menggelontorkan anggaran untuk membangun gedung besar dan fasilitas nyaman bagi ASN. Ruangan ber-AC, interior mewah, dan bangunan baru dijadikan simbol kebanggaan pemerintahan. Di saat yang sama, warga di sepanjang Sungai Benenain dan wilayah sekitarnya masih tidur dengan was-was, menunggu banjir tahunan datang menyerbu.
Tiga kecamatan yang paling terdampak, Malaka Tengah, Weliman, dan Malaka Barat, selama bertahun-tahun menjadi korban banjir musiman. Sawah rusak, kebun hanyut, ternak mati, dan rumah warga kerap terendam. Namun tidak ada tanggul permanen yang dibangun di masa kepemimpinan Simon Nahak untuk menghentikan bencana tahunan tersebut.
Rakyat Bertahan Dengan Tanggul Darurat
Saat air naik, warga tak pernah melihat pemerintah turun tangan cepat. Mereka harus membuat tanggul darurat dari karung, sirtu, dan tanah seadanya. Anak-anak putus sekolah, akses jalan tertutup, dan penyakit mulai menyerang usai banjir. Bukan negara yang hadir, tapi swadaya dan ketakutan yang memaksa rakyat bertahan.
Dalam kondisi seperti ini, berdirinya fasilitas megah untuk pejabat dan ASN terasa seperti sindiran. Seolah-olah yang harus diselamatkan lebih dulu adalah tembok kantor, bukan rumah rakyat.
SBS–HMS Tunjukkan Kepemimpinan yang Berpihak
Sebagai pembanding, saat Dr. Stefanus Bria Seran (SBS) dan Henri Melki Simu (HMS) memimpin, kebutuhan rakyat di wilayah rawan banjir justru menjadi prioritas sejak tahun pertama.
Mereka langsung membangun tanggul permanen di dua titik kritis:
Aintasi: Tanggul sepanjang 1,6 kilometer
Oan Mane: Tanggul sepanjang 1 kilometer
Langkah cepat itu terbukti menyelamatkan ribuan warga, lahan pertanian, dan akses ekonomi. Tidak ada alasan menunggu banjir berikutnya: mereka bergerak sebelum rakyat menjerit.
Jika SBS–HMS bisa membangun tanggul di tahun pertama, mengapa Simon Nahak justru membangun kantor mewah dan membiarkan rakyat di Malaka Tengah, Weliman, dan Malaka Barat tetap jadi korban banjir?
Prioritas yang Keliru
Tidak ada yang melarang membangun kantor pemerintahan, tetapi ketika rakyat masih hidup dengan tanggul darurat dan rumah tergenang, membangun fasilitas mewah adalah bentuk pengkhianatan terhadap mandat jabatan.
Pembangunan tanggul bukan soal proyek, tapi soal nyawa, mata pencaharian, dan masa depan anak-anak. Sekali banjir datang, seluruh hasil kerja keluarga bisa lenyap. Sementara kantor baru hanya mempercantik foto pejabat.
Anggaran Bukan Masalah, Kepedulian yang Hilang
Banyak yang yakin, kemampuan anggaran daerah untuk membangun tanggul itu ada. Yang hilang adalah keberpihakan. Pemerintah saat itu lebih memikirkan genteng kantor daripada tanah rakyat yang tergerus air.
Warga tidak butuh dinding tinggi, mereka hanya ingin tanah dan rumah mereka tidak terendam.
Sejarah Tidak Ingat Gedung, Tetapi Derita yang Dibiarkan
Satu hal yang pasti: sejarah tidak akan mencatat keramik dan plafon kantor Simon Nahak. Yang akan diingat rakyat adalah bagaimana warga di Malaka Tengah, Weliman, dan Malaka Barat membangun tanggul sendiri karena pemimpinnya tidak mendengar jeritan mereka.
Rakyat kecil tidak menuntut istana.
Mereka hanya meminta perlindungan.
Jika itu pun tak mampu diberikan, untuk apa pernah menjabat?***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
