RaebesiNews.com – Pemerintah Kabupaten Malaka kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Bersama 14 pemerintah daerah lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Malaka menerima hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTT, Selasa, 26 Mei 2026.
Penyerahan hasil pemeriksaan tersebut berlangsung di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT di Kupang dan dihadiri para kepala daerah serta pimpinan DPRD dari 14 kabupaten dan Kota Kupang.
Pemerintah Kabupaten Malaka dalam kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran dan Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Adrianus Bria Seran.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Malaka secara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT.
Opini WTP merupakan bentuk penilaian tertinggi dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Predikat ini menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan, memiliki kecukupan pengungkapan, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, serta didukung sistem pengendalian internal yang memadai.
Keberhasilan meraih opini WTP bukan sekadar capaian administratif, melainkan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional.
Bagi Kabupaten Malaka, capaian ini menjadi sinyal positif bahwa pengelolaan APBD terus diarahkan untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Momentum penerimaan opini WTP ini juga menjadi pengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah bukan hanya soal angka dan laporan, tetapi menyangkut kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya. Karena itu, keberhasilan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah agar semakin disiplin, efektif, dan bertanggung jawab dalam menggunakan anggaran negara.
Dengan raihan opini WTP Tahun Anggaran 2025 ini, masyarakat tentu berharap agar seluruh pemerintah daerah di NTT, termasuk Kabupaten Malaka, tidak cepat berpuas diri. Sebab, tantangan terbesar sesungguhnya bukan hanya mempertahankan opini WTP, melainkan memastikan bahwa setiap rupiah APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat hingga ke desa-desa.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RaebesiNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
