RaebesiNews.com – Langkah awal menuju perdamaian mulai dirintis oleh empat perguruan besar di Kabupaten Malaka, yakni PSHT, KORKA, THS/THM, dan IKS. Keempatnya duduk bersama dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Taman Eden, Desa Fahiluka, Kecamatan Malaka Tengah, Minggu (19/04/2026), untuk membahas rencana besar: Deklarasi Damai yang akan digelar bertepatan dengan momentum Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2026.
Pertemuan ini bukan sekadar ajang silaturahmi biasa. Ia menjadi ruang dialog yang mempertemukan berbagai latar belakang organisasi dalam satu meja yang sama. Dalam suasana yang hangat dan penuh kekeluargaan, masing-masing perwakilan perguruan menyampaikan pandangan, harapan, sekaligus komitmen untuk membuka lembaran baru yang lebih damai di Malaka. Tidak ada sekat, tidak ada dominasi, yang ada hanyalah keinginan untuk saling memahami dan mencari jalan terbaik demi kepentingan bersama.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu (HMS), yang hadir sebagai penengah sekaligus penggerak terciptanya suasana kondusif. Dalam arahannya, HMS menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan seluruh elemen masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai. Ia juga mengapresiasi keterbukaan keempat perguruan yang bersedia duduk bersama dan mengedepankan dialog sebagai jalan keluar.
Menurut HMS, rencana Deklarasi Damai pada 28 Oktober 2026 bukan tanpa alasan. Tanggal tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, sebuah momentum bersejarah yang sarat dengan nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan memilih hari tersebut, diharapkan semangat kebangsaan dapat menjadi landasan kuat bagi seluruh perguruan untuk mengikat komitmen damai secara bersama-sama.
Lebih jauh, pertemuan ini juga menjadi refleksi atas berbagai dinamika yang pernah terjadi di tengah masyarakat. Keberadaan organisasi dengan basis massa yang besar memang menjadi kekuatan sosial, namun di sisi lain juga memiliki potensi gesekan jika tidak dikelola dengan baik. Karena itu, langkah untuk membangun komunikasi dan kesepahaman sejak dini dinilai sangat penting guna mencegah konflik yang tidak diinginkan.
Dalam diskusi yang berlangsung, para peserta sepakat bahwa perbedaan tidak boleh lagi menjadi pemicu pertentangan. Sebaliknya, perbedaan harus dijadikan sebagai kekuatan untuk saling melengkapi. Nilai-nilai persaudaraan, solidaritas, dan rasa saling menghargai menjadi fondasi utama yang ingin dibangun bersama menuju deklarasi damai yang akan datang.
Pertemuan awal ini juga diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam menekan angka kekerasan, khususnya yang melibatkan generasi muda. Dengan adanya komunikasi yang intens dan komitmen bersama antarperguruan, potensi konflik diharapkan dapat diminimalisir. Selain itu, budaya dialog diharapkan semakin tumbuh sebagai cara utama dalam menyelesaikan setiap persoalan.
Tidak hanya itu, masyarakat Malaka juga menaruh harapan besar terhadap inisiatif ini. Banyak pihak melihat pertemuan ini sebagai titik awal perubahan, di mana organisasi-organisasi besar tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan bergerak bersama dalam semangat persatuan. Harapan tersebut tentu tidak berlebihan, mengingat perdamaian adalah fondasi utama bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Jika rencana ini berjalan sesuai harapan, maka Deklarasi Damai pada 28 Oktober 2026 nantinya bukan hanya menjadi seremoni belaka, tetapi benar-benar menjadi tonggak sejarah baru bagi Malaka. Sebuah momen di mana perbedaan disatukan, ego diredam, dan persaudaraan diteguhkan dalam satu komitmen bersama.
Dari Taman Eden di Fahiluka, langkah kecil itu kini telah dimulai. Sebuah langkah yang mungkin sederhana, namun menyimpan harapan besar bagi masa depan Malaka yang lebih aman, harmonis, dan penuh kedamaian.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
