RaebesiNews.com – Bakal calon wakil bupati Henri Melki Simu (HMS) mengungkapkan alasan dasar dirinya mau mendampingi dr. Stefanus Bria Seran menjadi calon wakil bupati Malaka.
Pernyataan ini dikemukakan Henri Melki Simu dalam berbagai kesempatan bertemu masyarakat di Kabupaten Malaka.
Menurut HMS dari beberapa calon bupati yang sementara muncul di publik, hanya Stefanus Bria Seran yang memiliki keunggulan dan kelebihan di berbagai bidang.
Politisi Golkar ini mengatakan bahwa sosok Stefanus Bria Seran adalah birokrat senior di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang paham betul soal anggaran di tubuh APBD.
“Hanya Stefanus Bria Seran yang paham benar birokrasi. SBS juga sangat menguasai postur anggaran APBD Malaka. Dia juga punya program yang pro rakyat,” ungkap Henri Melki Simu dengan lantang.
Saat ini, kata HMS, birokrasi di Malaka sangat buruk. HMS juga menyoroti soal pengelolaan anggaran yang tidak pro atau memihak rakyat.
“90 persen masyarakat Malaka adalah petani. Harusnya, anggaran untuk pertanian inilah yang paling besar. Bagaimana kita mau Swasembada pangan kalau tidak balik tanah untuk petani. Ada 62 traktor di Dinas Pertanian yang hampir semuanya rusak. Pemerintah harus memperbaikinya karena ini untuk kepentingan petani di Malaka. Alasannya dana tidak ada karena sudah dipostkan untuk pembangunan Kantor Bupati Malaka, ” ujar HMS.
Selain itu menurut Henri Melki Simu Stefanus Bria Seran sangat komitmen dengan janji politiknya untuk kepentingan rakyat Malaka seutuhnya.
“Bapak Stefanus Bria Seran itu bapak para petani, mari kita dukung SBS – HMS untuk kemajuan dan kemakmuran petani di Malaka,” ujar Henri Melki Simu yang kini dikenal dengan sapaan HMS.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
