RaebesiNews.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Malaka dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel kembali ditegaskan oleh Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran atau yang akrab disapa SBS.
Di hadapan jajaran pemerintah daerah, SBS menyampaikan pesan tegas kepada seluruh pejabat dan pengelola anggaran, mulai dari kepala badan, kepala dinas, sekretaris DPRD, kepala bagian, kepala puskesmas, kepala desa hingga kepala sekolah, agar menjalankan setiap program dan kegiatan sesuai aturan serta kemampuan keuangan daerah.
Menurut SBS, salah satu kunci keberhasilan pembangunan bukan hanya terletak pada besarnya anggaran yang dimiliki pemerintah, melainkan pada bagaimana anggaran tersebut dikelola secara benar, bertanggung jawab, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan pernah mengelola uang negara atau uang daerah seperti mengelola uang pribadi. Uang yang ada di pemerintah adalah uang rakyat yang dipercayakan kepada kita untuk dikelola demi kepentingan masyarakat. Karena itu penggunaannya harus sesuai aturan, sesuai prosedur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas SBS.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam mengelola keuangan negara. Kesalahan dalam penggunaan anggaran bukan hanya berdampak pada program pembangunan, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan hukum yang merugikan individu maupun institusi.
Bupati SBS menegaskan bahwa tidak boleh ada kebiasaan memaksakan kegiatan ketika kondisi keuangan daerah belum memungkinkan. Ia meminta seluruh pimpinan perangkat daerah untuk memahami kondisi fiskal daerah secara objektif dan mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan anggaran.
“Kalau dananya belum tersedia, jangan dipaksakan. Bisa ditunda sampai ada kemampuan keuangan. Jangan membuat komitmen yang melampaui kemampuan daerah. Jangan karena ingin terlihat cepat bekerja lalu mengabaikan aturan yang ada,” ujarnya.
Menurut SBS, budaya birokrasi yang sehat harus dibangun di atas fondasi disiplin administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi. Setiap pengeluaran harus memiliki dasar hukum yang jelas, perencanaan yang matang, serta manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa jabatan yang diemban para pejabat pemerintah bukanlah ruang untuk mengambil keputusan sesuka hati, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, seluruh kepala perangkat daerah, kepala desa, kepala sekolah, dan pimpinan unit pelayanan publik diminta untuk menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan yang baik.
Lebih lanjut, SBS menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Malaka tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik-praktik pengelolaan anggaran yang bertentangan dengan aturan. Ia menginginkan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran berjalan secara transparan dan dapat diaudit kapan saja.
Bagi SBS, setiap rupiah yang berasal dari APBD harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai program yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
“Jangan sampai uang rakyat digunakan tanpa perencanaan yang baik atau dihabiskan untuk kegiatan yang tidak memberikan manfaat nyata. Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar memberikan dampak positif bagi masyarakat Malaka,” katanya.
Pesan tegas tersebut sekaligus mencerminkan arah kepemimpinan SBS yang menempatkan integritas, disiplin, dan akuntabilitas sebagai fondasi utama pemerintahan. Di tengah berbagai tantangan pembangunan dan keterbatasan fiskal yang dihadapi daerah, ia mengajak seluruh aparatur pemerintah untuk bekerja secara profesional, mengedepankan kepentingan rakyat, dan menjauhkan diri dari pola pikir yang dapat merugikan keuangan daerah.
Pada akhirnya, SBS mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan modal terbesar bagi pemerintah. Kepercayaan itu hanya dapat dijaga melalui kerja yang jujur, pengelolaan anggaran yang tertib, serta komitmen kuat untuk selalu berada di jalur aturan.
“Uang daerah adalah amanah rakyat. Karena itu, gunakan sesuai ketentuan, sesuai kebutuhan, dan sesuai kemampuan keuangan daerah. Jangan pernah memperlakukan uang negara seperti uang milik pribadi,” tegas SBS.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RaebesiNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
