RaebesiNews.com – Kepedulian terhadap sesama dan komitmen memenuhi hak kesehatan masyarakat ditunjukkan oleh Puskesmas Weliman, Kabupaten Malaka. Bersama pemerintah desa, TNI-Polri, tokoh masyarakat, dan keluarga pasien, Puskesmas Weliman berhasil memfasilitasi rujukan seorang pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dari Desa Bone Tasea ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Naimata, Kupang, Senin (19/10/2026).
Langkah ini bukan sekadar proses pemindahan pasien ke rumah sakit, tetapi menjadi wujud nyata kepedulian lintas sektor dalam membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan jiwa, terutama mereka yang menghadapi keterbatasan biaya, transportasi, dan akses pelayanan medis.
Inisiatif Puskesmas Weliman ini juga patut diapresiasi dan diharapkan menjadi contoh positif bagi puskesmas lainnya dalam mengembangkan pelayanan kesehatan yang humanis, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Hendriana Tergerak Membantu Pasien
Kepala Puskesmas Weliman, Hendriana M.L. Wangge, A.Md.KG., menjelaskan bahwa upaya pelayanan kesehatan jiwa di wilayah kerjanya telah menjangkau sekitar 80 orang. Dari jumlah tersebut, enam pasien berdasarkan pemeriksaan dokter terindikasi membutuhkan rujukan ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
Rujukan pertama berhasil dilaksanakan pada Senin, sementara lima pasien lainnya akan ditindaklanjuti secara bertahap sesuai kebutuhan medis dan kesiapan administrasi.
Hendriana mengungkapkan, selama ini pasien yang membutuhkan rujukan umumnya harus mengandalkan keluarga untuk mengurus dan mengantar mereka ke rumah sakit. Kondisi tersebut tidak selalu mudah, terutama bagi keluarga yang menghadapi keterbatasan ekonomi, jarak perjalanan yang jauh, serta kesulitan memperoleh transportasi.
Melihat situasi itu, Hendriana berinisiatif membangun komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak agar pasien dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang lebih baik.
“Ini sebenarnya membutuhkan konfirmasi dan komunikasi serta kerja sama lintas sektor. Saya tergerak untuk membantu mengakomodasi kendala ini demi kemanusiaan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama, termasuk pasien ODGJ,” ungkap Hendriana.
Inisiatif tersebut mendapat respons positif dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, TNI, hingga jajaran Polsek Weliman.
Kolaborasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan tidak menghadapi kesulitan sendirian.
Didukung Ambulans dan Sinergi Lintas Sektor
Dalam pelaksanaan rujukan perdana, pasien dari Desa Bone Tasea diberangkatkan menggunakan ambulans Puskesmas Weliman menuju RSJ Naimata Kupang.
Pasien didampingi oleh Ners Jhon, Kepala Pustu Umalawain sekaligus Koordinator SDM Puskesmas Weliman, serta anggota keluarga. Unsur TNI dan Polri di wilayah Polsek Weliman juga turut memberikan dukungan dalam proses rujukan tersebut.
Sebelum keberangkatan, Puskesmas Weliman telah melakukan koordinasi dengan pihak RSJ Naimata Kupang. Koordinasi tersebut mendapat sambutan positif, dengan kesiapan pihak rumah sakit untuk bekerja sama dalam proses rujukan pasien.
Dengan kelengkapan surat rujukan dokter dan dokumen perjalanan dinas (SPPD), pasien akhirnya dapat diberangkatkan untuk menjalani pemeriksaan serta memperoleh penanganan lanjutan sesuai kebutuhan medis.
Hendriana menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan Puskesmas Weliman, Pemerintah Desa Bone Tasea, masyarakat, Babinsa, serta jajaran Polsek Weliman yang telah mendukung terlaksananya rujukan tersebut.
Menurutnya, keberhasilan ini menunjukkan bahwa persoalan kesehatan masyarakat dapat ditangani lebih baik apabila semua pihak bersedia membangun komunikasi, kepedulian, dan kerja sama.
Pembiayaan Menjadi Salah Satu Tantangan
Di balik upaya tersebut, Puskesmas Weliman masih menghadapi sejumlah keterbatasan, terutama terkait pembiayaan dan proses administrasi rujukan.
Hendriana menjelaskan bahwa pembiayaan kegiatan ini berkaitan dengan mekanisme klaim dana nonkapitasi BPJS Kesehatan yang memiliki tahapan administrasi tersendiri. Oleh karena itu, koordinasi dan pemenuhan prosedur menjadi hal penting agar pelayanan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan.
Meski menghadapi berbagai tantangan, Puskesmas Weliman tetap berkomitmen mengupayakan pelayanan terbaik bagi masyarakat, termasuk pasien yang membutuhkan perawatan kesehatan jiwa.
Lima Pasien Lainnya Akan Ditindaklanjuti
Setelah rujukan perdana terlaksana, Puskesmas Weliman berencana melanjutkan proses rujukan terhadap lima pasien lainnya yang berdasarkan pemeriksaan dokter membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Upaya tersebut diharapkan dapat membantu pasien memperoleh pelayanan medis dan rehabilitasi yang sesuai, dengan tetap memperhatikan kebutuhan masing-masing pasien.
Dukungan keluarga dan lingkungan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam proses pemulihan, agar pasien dapat menjalani kehidupan yang lebih baik serta kembali beraktivitas dan bersosialisasi sesuai kondisinya.
Bagi Hendriana, pelayanan kesehatan jiwa tidak hanya menyangkut persoalan medis, tetapi juga berkaitan erat dengan kemanusiaan, kepedulian sosial, dan pemenuhan hak dasar setiap warga negara.
Pasien ODGJ tetap memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang layak, dihormati martabatnya, serta memperoleh dukungan yang diperlukan tanpa stigma dan diskriminasi.
Menjadi Contoh Positif bagi Puskesmas Lainnya
Langkah Puskesmas Weliman patut menjadi inspirasi bagi fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, khususnya puskesmas yang menghadapi tantangan serupa dalam memberikan pelayanan kepada pasien dengan gangguan kesehatan jiwa.
Di bawah kepemimpinan Hendriana M.L. Wangge, Puskesmas Weliman menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan tidak cukup hanya berfokus pada pemeriksaan dan pengobatan. Diperlukan pula kepekaan sosial, inisiatif, komunikasi yang baik, serta kemampuan membangun kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai elemen masyarakat.
Pengalaman ini memperlihatkan bahwa ketika tenaga kesehatan, pemerintah desa, TNI-Polri, keluarga, dan masyarakat bergerak bersama, hambatan berupa jarak, transportasi, dan keterbatasan dukungan dapat diupayakan penyelesaiannya.
Semangat seperti inilah yang diharapkan dapat diterapkan oleh puskesmas lainnya, sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan jiwa tidak merasa berjalan sendirian dalam menghadapi persoalan mereka.
Pelayanan yang humanis bukan hanya tentang memberikan pengobatan, melainkan juga memastikan pasien dan keluarganya mendapatkan perhatian, pendampingan, serta kesempatan mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan.
“Hak Pasien Jiwa Wajib Kita Tunaikan”
“Intinya, hak pasien jiwa wajib kita tunaikan,” tegas Hendriana.
Pernyataan tersebut menjadi pesan kuat bahwa pelayanan kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab kemanusiaan yang membutuhkan komitmen bersama, bukan hanya dari tenaga medis, tetapi juga dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.
Puskesmas Weliman berharap proses rujukan terhadap lima pasien lainnya dapat ditindaklanjuti dengan baik, sehingga mereka juga memperoleh kesempatan mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan medis.
Langkah ini sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap pasien memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, aman, dan bermartabat.
Semoga apa yang dilakukan Puskesmas Weliman menjadi contoh positif bagi puskesmas lainnya di Kabupaten Malaka maupun di Nusa Tenggara Timur.
Sebab, keberhasilan pelayanan kesehatan bukan hanya diukur dari kelengkapan fasilitas, tetapi juga dari kepedulian dan kesungguhan dalam menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Puskesmas hadir bukan sekadar untuk melayani, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap warga mendapatkan hak kesehatan yang sama.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RaebesiNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
