RaebesiNews.com – Kepemimpinan daerah memegang peran vital dalam menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sejumlah bupati tampil mencolok karena pengaruh besar mereka baik secara ekonomi, politik, maupun sosial.
Lima nama berikut menonjol sebagai bupati paling berpengaruh di NTT saat ini, termasuk dr. Stefanus Bria Seran yang kembali menjabat sebagai Bupati Malaka.
Baca Juga: Bupati SBS: Rakyat Butuh Jalan dan Makanan yang Cukup Bukan Gedung Mewah
1. Herybertus Geradus Laju Nabit – Bupati Manggarai
Herybertus Nabit menempati posisi teratas dalam daftar bupati paling berpengaruh, tidak hanya karena kepemimpinannya yang kuat, tetapi juga karena kekayaannya yang mencapai Rp33,3 miliar. Angka ini menjadikannya bupati terkaya di NTT. Hery, sapaan akrabnya, dikenal dengan visi pembangunan inklusif dan transformasi ekonomi di Kabupaten Manggarai. Gagasannya dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan UMKM mendapat sambutan luas dari masyarakat lokal dan investor.
2. Yosef Benediktus Badeoda – Bupati Ende
Bupati Ende ini tercatat memiliki harta sebesar Rp30,9 miliar. Kepemimpinan Yosef menunjukkan kapasitas manajerial yang solid dan hubungan erat dengan pelaku usaha serta lembaga-lembaga pembangunan. Selain fokus pada pendidikan dan kesehatan, Yosef juga memperkuat sektor pariwisata budaya Ende yang menjadi warisan nasional. Pengaruhnya makin kuat karena kemampuan membangun sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta.
Baca Juga: Penjabat Kades Umatoos dan Anggota DPRD Malaka Bersama Masyarakat Bersihkan Pasar Loron-Loron
3. Willybrodus Lay – Bupati Belu
Memimpin wilayah strategis di perbatasan Indonesia-Timor Leste, Willybrodus Lay menjadi figur penting dalam pembangunan perbatasan dan penguatan diplomasi rakyat. Kekayaannya sebesar Rp22,3 miliar menunjukkan bahwa dia juga memiliki jaringan ekonomi yang luas. Di bawah kepemimpinannya, Belu menjadi kawasan yang semakin aktif dalam perdagangan lintas batas dan investasi infrastruktur.
4. Ratu Ngadu Bonnu Wulla – Bupati Sumba Barat Daya
Sosok perempuan tangguh dari Partai NasDem ini sukses memimpin Kabupaten Sumba Barat Daya dengan gaya kepemimpinan yang mengedepankan pelayanan publik dan transparansi. Dengan latar belakang sebagai mantan anggota DPR RI, Ratu Wulla membawa pengalaman legislatifnya ke dalam eksekutif, menghasilkan berbagai kebijakan yang pro-rakyat, termasuk dalam pemberdayaan perempuan dan penanggulangan kemiskinan.
Baca Juga: Bupati SBS: Rakyat Butuh Jalan dan Makanan yang Cukup Bukan Gedung Mewah
5. dr. Stefanus Bria Seran – Bupati Malaka
Nama dr. Stefanus Bria Seran kembali mencuat setelah resmi menjabat lagi sebagai Bupati Malaka sejak Februari 2025. Sebelumnya ia juga menjabat bupati periode 2016–2021. Dikenal luas sebagai birokrat ulung dan mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, dr. Stef—sapaan akrabnya—mendapat apresiasi publik karena kebijakan-kebijakan progresifnya di bidang kesehatan dan pendidikan.
Baru-baru ini, dr. Stef menunjukkan ketegasan dalam menangani kasus penyegelan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Loofoun Bone, menegaskan bahwa konflik hukum harus diselesaikan sesuai prosedur, bukan melalui tindakan sepihak. Kepemimpinan beliau dinilai mampu menciptakan stabilitas pemerintahan dan membangkitkan kembali semangat pelayanan publik di Malaka.
Kelima bupati ini merepresentasikan figur-figur kepemimpinan yang tak hanya populer, tetapi juga memiliki pengaruh konkret terhadap kemajuan daerah masing-masing. Dari kekayaan pribadi yang mencerminkan jejaring ekonomi, hingga visi pembangunan dan ketegasan dalam pengambilan kebijakan, mereka menjadi penentu arah NTT menuju masa depan yang lebih baik.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
